Arlan Rahman: Proyek Rehab Puskesmas Paleleh Amburadul dan Asal-asalan, Berpotensi Langgar Aturan

Oleh : Direktur LSM Pogogul Institute, Arlan Rahman

Puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Di kecamatan seperti Palele, keberadaan puskesmas bukan sekadar bangunan fisik, melainkan harapan hidup bagi masyarakat kecil yang membutuhkan pelayanan medis cepat, layak, dan manusiawi.

Namun sangat disayangkan, proyek rehabilitasi Puskesmas Paleleh justru menuai sorotan karena dikerjakan secara amburadul dan terkesan asal-asalan.

Dari keluhan yang berkembang di tengah masyarakat, kualitas pekerjaan rehab tersebut patut dipertanyakan. Beberapa bagian bangunan terlihat tidak rapi, finishing yang kurang maksimal, serta dugaan penggunaan material yang tidak sesuai standar. Jika benar demikian, maka ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut tanggung jawab moral dan hukum.

Lebih mengkhawatirkan lagi, proyek dengan Tahun Anggaran 2025 hingga kini memasuki Februari 2026 masih menjadi perbincangan soal kualitas dan penyelesaiannya. Publik tentu bertanya-tanya, apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan kontrak? Apakah serah terima pekerjaan sudah dilakukan? Dan apakah pengawasan dari dinas terkait berjalan sebagaimana mestinya?

Dalam aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, setiap pekerjaan yang dibiayai APBD maupun APBN wajib memenuhi spesifikasi teknis, tepat waktu, dan sesuai dengan nilai kontrak.

Jika ditemukan keterlambatan tanpa alasan yang sah, pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, atau bahkan indikasi kelalaian, maka hal itu berpotensi melanggar aturan dan merugikan keuangan negara.

Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan. Pemerintah daerah melalui instansi terkait harus terbuka menjelaskan progres, nilai kontrak, pelaksana proyek, serta hasil pengawasan.

Jika ada kekurangan, harus segera diperbaiki sebelum benar-benar dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

Jangan sampai fasilitas kesehatan yang seharusnya menjadi tempat penyembuhan justru dibangun dengan kualitas yang mengkhawatirkan. Puskesmas bukan proyek biasa, ia menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Sudah saatnya semua pihak, baik kontraktor, konsultan pengawas, maupun pemerintah daerah, menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan kualitas pembangunan.

Transparansi dan evaluasi menyeluruh menjadi kunci agar proyek-proyek publik benar-benar membawa manfaat, bukan sekadar menghabiskan anggaran.

Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya bangunan, tetapi kepercayaan masyarakat.