Penguasa Lotim di Balik Hama Demokrasi Penguasa Racun Proyek Rakyat Menjadi Produk, Kepentingam Kelompok Individu Meraja

IdTimes.co.id/ LOMBOK TIMUR — Demokrasi sejatinya lahir untuk menghadirkan kekuasaan rakyat melalui sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan publik. 

Namun dalam praktik politik lokal, muncul fenomena baru yang disebut sebagai “kekuasaan pengendali proyek”, yakni kekuatan politik yang bergerak melalui pengaruh terhadap pembangunan, tender, hingga distribusi anggaran daerah,Kamis,28/05/2026.

Di Kabupaten Lombok Timur, dinamika tersebut mulai menjadi perhatian publik seiring meningkatnya proyek infrastruktur, pembangunan desa, hingga program strategis pemerintah daerah dan pusat.

 Pemerintah daerah saat ini tengah mempercepat berbagai proyek pembangunan jalan, desa, hingga kawasan ekonomi masyarakat pesisir.

Pengamat politik lokal menilai, demokrasi tidak hanya diuji pada momentum pemilu, tetapi juga pada bagaimana kekuasaan mengelola anggaran pembangunan. 

Dalam banyak kasus, proyek pemerintah dianggap menjadi alat konsolidasi kekuatan politik, baik untuk mempertahankan pengaruh maupun membangun jaringan kekuasaan baru.

“Ketika proyek pembangunan mulai dikendalikan oleh kepentingan kelompok tertentu, maka demokrasi berisiko kehilangan substansinya. Rakyat hanya menjadi penonton dalam distribusi kekuasaan,” ujar salah satu akademisi di NTB.

Fenomena ini terlihat dari meningkatnya persaingan pengaruh di balik proyek-proyek strategis daerah, termasuk pembangunan infrastruktur jalan, penguatan ekonomi desa, hingga proyek kawasan nelayan yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Beberapa proyek bahkan mendapat sorotan terkait kualitas pengerjaan dan pengawasan pelaksanaan. 

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan bahwa seluruh program pembangunan harus berjalan secara akuntabel dan sesuai regulasi. 

Pemerintah daerah juga mulai memperkuat sistem pengendalian, monitoring, dan evaluasi program pembangunan tahun 2026 agar penggunaan anggaran lebih transparan.

Dalam konteks demokrasi modern, kekuasaan politik dan kekuasaan proyek sering kali berjalan berdampingan. Politik membutuhkan pembangunan untuk menjaga legitimasi, sementara proyek membutuhkan dukungan kekuasaan agar dapat berjalan. Persoalannya muncul ketika kepentingan publik mulai tergeser oleh kepentingan kelompok.

Di tengah situasi tersebut, masyarakat sipil dan generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Program pendidikan politik yang dilakukan KPU Lombok Timur kepada pelajar menjadi salah satu upaya membangun kesadaran politik sejak dini agar demokrasi tidak hanya dipahami sebagai pesta pemilu, tetapi juga pengawasan terhadap kekuasaan. 

Ke depan, masyarakat Lombok Timur berharap pembangunan daerah tidak hanya menjadi simbol kekuasaan, melainkan benar-benar menjadi alat pemerataan kesejahteraan rakyat. 

Demokrasi yang sehat bukan diukur dari banyaknya proyek yang dibangun, tetapi sejauh mana rakyat merasakan manfaat dan memiliki ruang mengawasi jalannya pemerintahan.

Opini 

Penulis; HK

Penerbit; Hairil Qadri