Fakta Realita Drama Politik? Lombok Timur Jadi Sorotan, Mutasi Jabatan Eselon II dan III Dinilai Jadi Ajang Tebus Janji Politik, Kompetensi Disebut Kalah oleh Lobi Jabatan

IdTimes.co.id/ LOMBOK TIMUR — Dinamika politik birokrasi di Kabupaten Lombok Timur kembali menjadi sorotan publik. Wacana mutasi besar-besaran pejabat eselon II dan III di lingkungan pemerintahan daerah mulai memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat, para elit politik dan para pekatik politik.

Mutasi yang seharusnya menjadi bagian dari penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja birokrasi, justru dinilai sebagian kalangan sarat kepentingan politik dan praktik lobi jabatan.

Isu pergantian sejumlah pejabat strategis disebut-sebut bukan lagi semata berdasarkan kompetensi, kapasitas, maupun rekam jejak birokrasi. Namun lebih kepada upaya “tebus janji politik” pasca kontestasi Pilkada, yang diduga membuka ruang transaksi kepentingan di lingkar kekuasaan.

Para politik lokal menilai kondisi tersebut dapat menjadi ancaman serius terhadap profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Jabatan strategis yang mestinya diisi figur berintegritas dan berkompeten, dikhawatirkan justru menjadi alat kompromi politik untuk mengakomodasi tim sukses maupun kelompok tertentu yang dianggap berjasa saat momentum politik berlangsung.

Lantas, Kalau mutasi hanya dijadikan instrumen balas jasa politik, maka birokrasi akan kehilangan arah. ASN profesional bisa tersingkir hanya karena tidak punya kedekatan politik!.

Kondisi ini juga memunculkan keresahan di internal birokrasi. Sejumlah ASN dikabarkan mulai disibukkan dengan upaya pendekatan kepada elite politik dan lingkar kekuasaan demi mengamankan posisi jabatan.

 Kompetensi, loyalitas terhadap pelayanan publik, hingga pengalaman kerja dianggap tidak lagi menjadi faktor utama dalam penentuan posisi strategis.

Fenomena “jual beli lobi jabatan” pun menjadi isu yang semakin liar diperbincangkan. Meski belum ada bukti terbuka yang mengarah pada praktik transaksional, namun aroma politik dalam proses mutasi dinilai terlalu kuat untuk diabaikan.

Masyarakat sipil mendesak pemerintah daerah agar tetap berpegang pada prinsip meritokrasi dalam melakukan rotasi maupun promosi jabatan. Transparansi proses seleksi dan evaluasi pejabat dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Apakah Mutasi adalah hak prerogatif kepala daerah, tetapi jangan sampai melahirkan kesan bahwa birokrasi bisa diperjualbelikan melalui lobi dan kedekatan politik?.

Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur belum memberikan keterangan resmi terkait jadwal maupun mekanisme mutasi pejabat eselon II dan III tersebut. 

Namun suhu politik birokrasi di Gumi Patuh Karya terus memanas, seiring beredarnya daftar nama pejabat yang disebut-sebut akan digeser maupun mendapat promosi jabatan.

Apakah mutasi kali ini benar-benar menjadi langkah pembenahan birokrasi demi pelayanan masyarakat, atau justru menjadi panggung baru kompromi politik kekuasaan.

Opini; 

Penulis; JM

Penerbit : Hairil Qadri