Tiga Bulan Lebih Kasus Pengadaan Laptop Dikbud Lotim Belum Terlihat Perkembangan di Kejari, Kini Dipertanyakan?
- account_circle Admin
- calendar_month Kam, 13 Mar 2025
Oplus_131072
Idtimes.co.id/LOMBOK TIMUR – Kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur tahun 2022 semakin memanas.
Lebih dari tiga bulan berlalu, perkembangan kasus ini belum juga terlihat di Kejaksaan Negeri Lombok Timur (Kejari), yang saat ini menangani perkara tersebut. Hal ini memicu keprihatinan di kalangan mahasiswa dan masyarakat, yang semakin mempertanyakan kinerja pihak berwenang.
Mahasiswa di Lombok Timur pun berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran, menuntut agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) turun tangan dan mengambil alih penyelidikan kasus ini.
Hadi, salah satu perwakilan mahasiswa yang turut mengorganisir aksi tersebut, menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan berhenti mengawal kasus ini hingga ada penetapan tersangka.
“Kami akan melakukan aksi demo lagi dengan masa yang lebih besar,” ujar Hadi pada 14 Februari 2025.
Kasus pengadaan Chromebook yang diduga bermasalah ini sudah menjadi perhatian publik di Lombok Timur.
Namun, mahasiswa menilai bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kejari setempat belum menunjukkan hasil yang signifikan. Mereka merasa bahwa tindakan hukum yang diambil masih minim dan tidak mencerminkan urgensi dari kasus ini.
“Kami meminta agar KPK dan Kejati NTB mengambil alih kasus ini, agar penyelidikan dapat berjalan secara transparan dan adil,” tegas Hadi. Mahasiswa berharap agar kasus ini tidak hanya berhenti pada tahap penyelidikan, namun juga berlanjut pada penetapan tersangka dan proses hukum yang jelas.
Aksi demonstrasi ini diperkirakan akan melibatkan lebih banyak massa lagi. Para mahasiswa bertekad untuk memastikan bahwa kasus pengadaan laptop ini tidak terabaikan dan agar para pelaku yang terlibat dalam dugaan korupsi dapat segera diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
Mereka berharap agar ke depan, kasus ini mendapatkan perhatian serius dari lembaga penegak hukum di tingkat pusat.
Sampai saat ini, masyarakat Lombok Timur menunggu kepastian hukum yang dapat memberikan keadilan bagi publik dan memastikan bahwa praktik korupsi tidak dibiarkan berkembang di lingkungan pemerintahan daerah.(ID).
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar