Menolak UU TNI Disahkan, Presma UGR Lotim Akan Aksi Besar – Besaran Desak DPR Cabut UU TNI
- account_circle Admin
- calendar_month Ming, 23 Mar 2025
Idtimes.co.id/LOMBOK TIMUR – Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Gunung Rinjani (UGR) Lombok Timur, Eri, dengan tegas menolak Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang tengah Sudah disahkan.
Ia menyatakan bahwa UU tersebut berpotensi membawa dampak buruk bagi hubungan antara TNI dan masyarakat, serta mengingatkan kembali pada era Orde Baru di mana peran TNI di luar fungsi pertahanan negara sangat dominan.
Dalam keterangannya pada 21 Maret 2025, Eri menegaskan, “Kami tetap menolak terkait UU TNI sudah di sahkan.”
Menurutnya, pihaknya telah melakukan kajian mendalam untuk memahami dampak dari UU tersebut secara lebih menyeluruh, yang salah satunya adalah mengkhawatirkan kebangkitan dwi fungsi ABRI, sebuah sistem yang pernah berlaku pada masa Orde Baru.
“UU ini mengembalikan TNI pada posisi yang terlalu dominan, yang seharusnya TNI fokus pada pengamanan negara dan bukan terlibat dalam urusan domestik atau konflik dengan masyarakat,” ujar Eri, menambahkan bahwa hal ini bisa menyebabkan ketidakadilan dan merusak tatanan demokrasi Indonesia.
Eri juga menyoroti fakta bahwa banyak anggota TNI yang kini menduduki posisi-posisi di luar bidang pertahanan, termasuk jabatan-jabatan sipil.
“Yang lebih parah, saat TNI terlibat dalam ranah sipil, mereka bisa menjadi kebal hukum dengan merujuk pada UUD TNI, yang jelas bisa menciptakan ketidakadilan dan merusak demokrasi kita,” jelas Eri.
Sebagai langkah protes atas di sahkan UU TNI, Eri mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengorganisir aksi besar-besaran yang akan digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur.
Aksi tersebut bertujuan untuk mendesak DPRD agar segera menarik atau bahkan mencabut RUU TNI yang sedang dibahas di tingkat nasional.
“Kami akan merencanakan aksi di gedung DPRD Lotim untuk mendesak mereka menarik atau mencabut UU TNI,” tegas Eri.
Ia menambahkan bahwa aksi ini akan melibatkan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya yang mendukung penolakan terhadap UU TNI.
Dengan adanya aksi yang direncanakan ini, diharapkan suara mahasiswa dan masyarakat Lombok Timur dapat didengar oleh para pembuat kebijakan di tingkat daerah maupun nasional, agar UU TNI di cabut dan keberadaan TNI tetap sesuai dengan fungsinya yang semestinya sebagai alat pertahanan negara.(Id).
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar