Progres Proyek Jadi Amburadul! Rotasi Eselon Kursi Definitif Belum Terisi di Lombok Timur: Penyegaran atau Sekadar Pergeseran Jabatan?

IdTimes.co.id/ LOMBOK TIMUR – Dinamika mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali menjadi perhatian publik.

Sejumlah pihak mempertanyakan sejumlah jabatan strategis yang hingga kini masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt), terutama pada organisasi perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan program pembangunan dan pengawasan.

Sorotan tersebut salah satunya tertuju pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Publik mempertanyakan kebijakan mutasi terhadap kepala dinas sebelumnya yang dipindahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan alasan penyegaran, padahal yang bersangkutan diketahui pernah bertugas di instansi tersebut.

“Kalau memang untuk penyegaran, mengapa setelah ditempatkan di Bappeda justru kembali menjadi Plt Kepala Dinas PUPR?” ungkap, Salah satu pejabat enggan di Sebut namanya, Jumat,12/06/2026.

Selain itu, perhatian juga mengarah pada pengisian jabatan eselon II dan III di sejumlah organisasi perangkat daerah. Setelah jabatan Sekretaris Dinas Perpustakaan terisi, publik mempertanyakan keberadaan pejabat Plt sebelumnya yang diketahui pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Di sisi lain, kondisi serupa terjadi pada Inspektorat Kabupaten Lombok Timur. Lembaga yang memiliki fungsi pengawasan internal pemerintah tersebut hingga kini juga masih dipimpin oleh seorang Plt inspektur.

Padahal, Dinas PUPR merupakan salah satu OPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis berbagai proyek pembangunan daerah, sementara Inspektorat memiliki tugas melakukan pengawasan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Keberadaan pejabat definitif pada dua institusi tersebut dinilai penting guna memperkuat efektivitas pelaksanaan program serta fungsi pengawasan.

“Pelaksanaan teknis dilakukan oleh Dinas PUPR, tetapi kepala dinasnya masih Plt. Pengawasan oleh APIP melalui Inspektorat, namun inspekturnya juga masih Plt. Semoga segera terisi pejabat definitif sehingga dari sisi sumber daya manusia, baik pelaksana maupun pengawasan, dapat berjalan lebih optimal,” ujar sumber internal enggan di sebut namanya.

Meski demikian, hingga berita ini ditulis belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terkait pertimbangan pengisian jabatan definitif pada sejumlah posisi strategis tersebut.

Masyarakat menilai, kepastian kepemimpinan melalui penetapan pejabat definitif menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, proses pembangunan dan pengawasan di Lombok Timur diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan optimal.(Id).