CV Quonami Desak Pemda dan APH Tertibkan Galian C Ilegal di Buol

IDTIMES.co.id.|Buol, – Aktivitas galian C tanpa izin yang masih terus beroperasi di Kabupaten Buol menuai sorotan keras dari pihak swasta yang taat aturan.

Humas CV. Quonami angkat bicara dan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Buol agar bertindak tegas terhadap seluruh kegiatan galian C yang tidak memiliki izin resmi.

Kepada media, Kamis (7/5/2026), menurut Humas CV Quonami pembiaran terhadap galian C ilegal tidak hanya mencederai penegakan hukum, tetapi juga melukai rasa keadilan bagi pelaku usaha yang patuh terhadap regulasi.

“Kami sudah menunaikan seluruh kewajiban perusahaan terhadap Pemerintah Daerah dan negara, mulai dari perizinan hingga kewajiban lainnya. Tapi kami meminta agar Pemda Buol tegas menindak galian C yang tidak memiliki izin,” tegasnya

Ia menilai, selama galian C ilegal masih dibiarkan beroperasi, akan muncul kesan tebang pilih dalam penegakan aturan, sekaligus merugikan daerah dari sisi pendapatan asli daerah (PAD).

Tak hanya kepada pemerintah daerah, CV Quonami juga mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera mengambil langkah konkret di lapangan.

“Kami juga meminta APH segera bertindak tegas dan melakukan penertiban terhadap galian C yang tidak memiliki izin. Jangan sampai pelanggaran hukum ini terus dibiarkan,” lanjutnya.

Menurutnya, keberadaan galian C ilegal berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta persaingan usaha yang tidak sehat.

Sebagaimana diketahui, aktivitas galian C tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Dalam Pasal 158 UU Minerba, ditegaskan bahwa:

Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Selain itu, kegiatan tersebut juga melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buol terkait tata ruang dan pengelolaan lingkungan.

Pernyataan keras dari pihak CV Quonami ini menambah daftar desakan publik agar Pemda Buol dan APH tidak lagi bersikap lunak terhadap praktik pertambangan ilegal. Penegakan hukum yang konsisten dinilai penting untuk menjaga wibawa pemerintah, melindungi lingkungan, serta menciptakan iklim usaha yang adil dan sehat.

Masyarakat kini menunggu langkah nyata pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menghentikan seluruh aktivitas galian C tanpa izin, sekaligus memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. (Tim)