TKD Kabupaten Buol Alami Efisiensi, Pemda Fokus Jaga Kinerja dan Pembangunan Daerah

IDTIMES.co.id.|Buol – Pemerintah Kabupaten Buol melakukan efisiensi terhadap anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bagian dari langkah penyesuaian fiskal tahun 2025 dan 2026.

Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga stabilitas keuangan daerah yang masih tergolong dalam kategori fiskal rendah, sekaligus memastikan arah belanja daerah tetap fokus pada pelayanan publik dan pembangunan prioritas.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buol menjelaskan, pada tahun 2025 alokasi TKD yang semula sebesar Rp842,81 miliar mengalami efisiensi menjadi Rp770,45 miliar.

Angka tersebut mencakup efisiensi Dana Alokasi Umum (DAU) bidang pekerjaan umum sebesar Rp43,07 miliar, DAK Fisik bidang pekerjaan umum sebesar Rp29,63 miliar, serta Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Kurang Salur sebesar Rp13,50 miliar. Total efisiensi dana transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp86,21 miliar.

Sementara itu, untuk tahun 2026, postur APBD Kabupaten Buol mencatat alokasi TKD sebesar Rp760,58 miliar, menurun Rp82,22 miliar dari penetapan awal APBD tahun 2025.

Penurunan ini juga diperburuk dengan berkurangnya dana transfer antar daerah sebesar Rp9,35 miliar, sehingga total efisiensi mencapai Rp91,57 miliar, disertai proyeksi penurunan pendapatan daerah lainnya pada tahun yang sama.

Efisiensi tersebut menjadi bagian dari upaya penataan struktur belanja daerah agar lebih proporsional, seiring meningkatnya porsi belanja rutin dalam struktur APBD Kabupaten Buol.

Struktur Belanja Daerah Tahun 2025

Berdasarkan dokumen APBD 2025, komposisi belanja daerah Kabupaten Buol terdiri dari:

Belanja Pegawai: Rp437,59 miliar (47,83%)

Belanja Barang dan Jasa: Rp225,27 miliar (24,62%)

Belanja Hibah: Rp11,47 miliar (1,25%)

Belanja Bantuan Sosial: Rp954 juta (0,10%)

Belanja Tidak Terduga: Rp2 miliar (0,21%)

Belanja Modal: Rp108,65 miliar (11,87%)

Belanja Bantuan Keuangan/Alokasi Dana Desa (ADD): Rp54,54 miliar (5,96%)

Dana Desa: Rp85,78 miliar (9,37%)

Bupati Buol Risharyudi Triwibowo menegaskan bahwa keterbatasan fiskal daerah tidak akan mengurangi semangat pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Buol.

“Keuangan daerah kita yang belum kuat alias fiskal rendah berdampak pada kesulitan melakukan pembangunan. Niat dan ide membangun daerah besar, tapi tenaganya kurang.”

“Besarnya belanja rutin dan kecilnya belanja modal membuat anggaran pembangunan belum maksimal. Belanja pegawai yang mencapai lebih dari 47 persen menjadi salah satu penyebabnya,” ujar Bupati Risharyudi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa mulai tahun 2027, pemerintah daerah diwajibkan menyesuaikan porsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

“Artinya, Pemda Buol harus memangkas sekitar 17 persen untuk menyesuaikan regulasi tersebut. Namun kami tidak ingin solusi efisiensi ini dilakukan dengan cara mengurangi jumlah pegawai. Fokus kami adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hanya saja, ini tantangan besar yang tidak bisa dicapai dalam waktu singkat,” jelasnya.

Meski melakukan efisiensi, Pemerintah Kabupaten Buol memastikan langkah ini tidak akan berdampak pada semangat dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemda tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan motivasi kerja pegawai, dengan menjunjung prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal.

Bupati Risharyudi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi bukan bentuk pengurangan kesejahteraan ASN, melainkan upaya untuk memastikan pembangunan daerah dan pelayanan publik tetap berkelanjutan.

“Langkah efisiensi ini justru untuk memastikan keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di Buol. Kami ingin ASN tetap termotivasi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Buol mengajak seluruh ASN, perangkat daerah, dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung langkah strategis penguatan fiskal daerah melalui peningkatan produktivitas, efisiensi belanja, serta optimalisasi PAD, menuju Buol yang Agamis, Agropolitan, Maju, dan Berkelanjutan.***