Usulan Strategis Pemprov Sulteng ke Komisi V DPR RI

IDTIMES.co.id.|Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan sejumlah usulan strategis terkait pembangunan infrastruktur dan layanan dasar kepada Komisi V DPR RI dalam kunjungan kerja yang berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, pada Kamis (19/6/2025).

Usulan mencakup penguatan sektor transportasi darat, laut, udara, sumber daya air, hingga penyelesaian masalah perumahan pasca bencana.

Gubernur Sulawesi Tengah Dr.H.Anwar Hafid,M.Si menyoroti kondisi infrastruktur jalan nasional di wilayahnya yang merupakan salah satu yang terpanjang di Indonesia. Ia mengapresiasi komitmen pemerintah pusat yang terus melanjutkan pembangunan, namun mengingatkan masih adanya sejumlah ruas vital yang membutuhkan perhatian lebih, seperti akses jalan menuju Gorontalo melalui wilayah utara Sulteng.

“Alokasi anggaran pemeliharaan belum sebanding dengan panjang jalan nasional yang ada. Ini menjadi kendala mendasar dalam menjaga kualitas dan keamanan akses transportasi darat kami,”ujar Gubernur Dr.Anwar Hafid dalam forum tersebut.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunker, Andi Iwan Darmawan Aras, serta sejumlah anggota Komisi V lainnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Dr.Anwar Hafid juga menyoroti optimalisasi pelabuhan, khususnya Pelabuhan Donggala yang terminal penumpangnya sudah sekelas bandara namun belum sepenuhnya beroperasi akibat persoalan sosial.

Sementara itu, Pelabuhan di Banggai Kepulauan dinilai sangat strategis untuk konektivitas antarpulau di wilayah kepulauan. Ia pun berharap pengembangan pelabuhan ini bisa kembali masuk dalam program prioritas nasional setelah sebelumnya terpangkas karena efisiensi anggaran.

Usulan lain yang mencuat adalah peningkatan status Bandara Mutiara Sis Al-Jufri di Palu menjadi bandara internasional tipe tertentu. Hal ini dinilai krusial untuk mendukung mobilitas tenaga kerja asing dan arus logistik, mengingat besarnya aktivitas industri di Morowali dan keberadaan ribuan tenaga kerja asing, khususnya dari Tiongkok.

“Saat ini mereka masih masuk melalui Makassar atau Manado. Palu dilewati. Kalau status bandara dinaikkan, akan sangat mendukung efisiensi dan pengembangan kawasan industri,”ujar Gubernur Dr.Anwar Hafid.

Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah kabupaten di Sulteng telah memiliki bandara domestik sebagai penunjang pariwisata dan pembangunan wilayah. Namun, Banggai Kepulauan menjadi satu-satunya daerah yang belum memiliki bandara, yang menurutnya perlu menjadi perhatian.

Di sektor sumber daya air, Gubernur mengungkapkan banyak jaringan irigasi yang telah rusak akibat usia bangunan yang sudah tua, sebagian besar dibangun sejak 1980-an. Ia pun meminta dukungan pusat untuk merehabilitasi infrastruktur ini dalam rangka memperkuat sektor pertanian dan mewujudkan Sulteng sebagai lumbung pangan.

Sementara di sektor perumahan, Ia menyoroti masih adanya ratusan warga korban bencana 2018 yang tinggal di hunian sementara (Huntara), khususnya di Palu dan Donggala. Pemprov Sulteng terus mendorong penyediaan lahan untuk relokasi permanen, namun terbentur keterbatasan fiskal nasional.

Gubernur juga menyinggung skema kolaborasi antara Pemprov dan perusahaan-perusahaan besar seperti PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dalam perbaikan jalan nasional yang dilalui kawasan industri. “Jika tidak membangun flyover, maka perusahaan berkewajiban memperbaiki jalan. Ini bisa mengurangi beban APBN,”ujarnya.

Sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah, Gubernur memaparkan program unggulan bertajuk “9 Berani”, yang merupakan singkatan dari Bersama Anwar-Reny. Fokus utama untuk Komisi V adalah program Berani Lancar yang menyasar pembangunan dan konektivitas infrastruktur. Selain itu, program Berani Cerdas (pendidikan tinggi) dan Berani Sehat (pembiayaan BPJS hingga UHC) juga tengah dikembangkan.

Di akhir pertemuan, Gubernur menyatakan kesiapan Pemprov untuk mempresentasikan detail program dan usulan langsung ke kementerian terkait melalui Komisi V DPR RI.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, termasuk perwakilan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Morowali, dan Wakil Wali Kota Palu yang turut menyampaikan aspirasi pembangunan di wilayah masing-masing.

(Sumber: Biro Administrasi Pimpinan)