Bupati Iron Pastikan Skema Masuk di Nominasi Entrepreneur Government 2026 Wilayah Black Spot di Lotim

IdTimes.co.od/LOMBOK TIMUR– Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional.

Daerah ini masuk sebagai salah satu nominasi kabupaten berprestasi dalam kategori Entrepreneur Government melalui skema Pembiayaan Kreatif (Creative Financing) tahun 2026.

Penilaian dilakukan secara daring oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada Senin (20/4/2026).

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, didampingi Sekretaris Daerah serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti langsung proses evaluasi tersebut.

Di hadapan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fatoni, dan jajaran, Bupati memaparkan berbagai strategi dan inovasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya tersebut meliputi optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), pemanfaatan corporate social responsibility (CSR), hingga penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Bupati menyebutkan, realisasi PAD Lombok Timur pada tahun 2025 mencapai Rp556 miliar. Capaian tersebut didukung penerapan sistem digital seperti SIPDAH terintegrasi, penggunaan QRIS dinamis, serta kerja sama dengan platform e-commerce.

Untuk tahun 2026, pemerintah daerah menargetkan transformasi digital yang lebih luas, antara lain 100 persen pajak non-tunai, seluruh desa aktif digital, 95 persen wajib pajak menggunakan kanal digital, serta dashboard monitoring real-time dengan realisasi pendapatan minimal mencapai target.

Dalam sektor BUMD, Bupati menegaskan bahwa orientasi tidak semata pada keuntungan, tetapi juga pelayanan publik. Sejumlah layanan yang difokuskan antara lain penyediaan air bersih, distribusi pupuk subsidi, serta pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui enam BUMD yang dimiliki daerah.

Sementara itu, pengelolaan BMD dilakukan melalui optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan aset. Salah satu skema yang diterapkan adalah kerja sama operasional dengan pihak ketiga, dengan pembagian hasil 40 persen untuk daerah dan 60 persen bagi mitra.

Dari sisi pelayanan publik, Pemda Lombok Timur juga mendorong transformasi fasilitas kesehatan seperti RSUD dan puskesmas menjadi BLUD.

Langkah ini dinilai strategis karena memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga layanan dapat ditingkatkan tanpa mengabaikan prinsip efisiensi.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengembangkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk penyediaan penerangan jalan.

Skema ini dipilih sebagai solusi atas keterbatasan anggaran, sekaligus untuk mengatasi wilayah black spot yang masih minim penerangan.

Tim penilai dalam ajang ini tidak hanya berasal dari Ditjen Bina Keuangan Daerah, tetapi juga melibatkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta Ditjen Otonomi Daerah.

Penetapan pemenang nantinya akan dilakukan berdasarkan kategori wilayah.(Id).