Borok! Lalu Mulyadi Mantan PPK Kini Menjabat Kepala BPBD Lotim, Pernah Terjerat Kasus Korupsi Proyek Pasar Sambelia Tahun 2015

IdTimes.co.Id/LOMBOK TIMUR – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur, Lalu Mulyadi, diketahui memiliki rekam jejak masa lalu yang kontroversial dalam dunia birokrasi. Saat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada tahun 2015, Mulyadi sempat tersangkut kasus korupsi yang menyeretnya ke meja hijau.

Proyek senilai Rp 1,9 miliar itu diketahui merugikan negara sekitar Rp 241 juta. Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram pada tahun 2021, Lalu Mulyadi dinyatakan bersalah bersama rekan kontraktornya dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara serta denda sebesar Rp 50 juta.

Namun, dalam perkembangan kasus tersebut, pada proses banding yang diajukan oleh penuntut umum, pengadilan kemudian memutuskan bahwa Lalu Mulyadi tidak bersalah. Putusan tersebut membebaskannya dari segala tuntutan hukum dan menghapus status pidananya.

Setelah bebas dari kasus hukum tersebut, Mulyadi kembali aktif dalam birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Ia sempat menduduki posisi Kepala Dinas PUPR di masa kepemimpinan Bupati H. Sukiman Azmy, sebelum akhirnya dipercaya mengisi jabatan strategis sebagai Kepala BPBD Lotim hingga saat ini.

Namun demikian, pengangkatan kembali Mulyadi dalam jabatan eselon II menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk kalangan aktivis dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di daerah tersebut. Mereka menilai bahwa pejabat dengan catatan hukum di masa lalu seharusnya tidak lagi diberikan kepercayaan untuk menduduki posisi penting dalam pemerintahan.

“Bupati harus melakukan evaluasi terhadap pejabat yang memiliki masa kelam buruk, karena dikhawatirkan akan mengulangi perbuatan serupa,” kata aktivis pergerakan asal Lombok Timur, M. Saifullah Wathoni, yang kini tengah menempuh studi pascasarjana di salah satu perguruan tinggi ternama di Pulau Jawa, Jumat (27/6).

Menurutnya, dalam era pemerintahan yang mengusung semangat SMART (Santun, Mandiri, Akuntabel, Responsif, Transparan) seperti saat ini, rekam jejak pejabat harus menjadi perhatian serius.

“Masih banyak ASN di Lombok Timur yang memiliki kompetensi dan rekam jejak bersih untuk menduduki jabatan strategis,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam berbagai kesempatan menyampaikan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat di lingkungan Pemkab Lotim.

Ia menegaskan bahwa mutasi dan rotasi pejabat akan terus dilakukan demi mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah.

“Kita akan evaluasi pejabat di Lotim secara bertahap,” ujarnya.

Isu ini menjadi sorotan publik, terutama terkait transparansi dan integritas dalam proses penempatan pejabat publik di lingkungan birokrasi pemerintahan daerah.(Id).