Bukan Sekedar Hasil, Indonesia Didorong Jadi Produsen Lobster Dunia Komisi IV DPR RI Soroti Masa Depan Lobster Lombok Timur, Bupati Iron Siap Kembangkan

IdTimes.co.id/LOMBOK TIMUR— Pengembangan budidaya lobster di Lombok Timur masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, mulai dari keterbatasan sarana Keramba Jaring Apung (KJA), minimnya freezer untuk penyimpanan pakan, hingga keterbatasan benih dan pakan.

Kondisi tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat menerima kunjungan kerja spesifik Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto bersama rombongan di Instalasi Telong-Elong, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Kamis (3/9/2026).

Bupati mengatakan sebagian besar nelayan pembudidaya lobster di Lombok Timur masih menggunakan KJA sederhana. Keterbatasan fasilitas pendukung juga menjadi persoalan yang terus berulang.

“Di samping KJA yang sederhana itu, mereka juga sangat-sangat kekurangan freezer, tempat mereka menyimpan makanan lobster. Hampir tidak ada yang mereka punya. Ini menjadi persoalan yang selalu dihadapi dari tahun ke tahun,” ujar Haerul Warisin.

Selain sarana pendukung, kata Bupati, ketersediaan benih lobster juga masih menjadi kendala. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap pengembangan usaha budidaya lobster masyarakat.

Menurutnya, nelayan di Lombok Timur, khususnya di wilayah selatan, masih termasuk kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian dari sisi peningkatan kesejahteraan. Karena itu, kunjungan Komisi IV DPR RI diharapkan tidak berhenti pada penyerapan aspirasi, tetapi menghasilkan solusi konkret bagi nelayan.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi secara langsung dari nelayan penangkap Benih Bening Lobster (BBL), pembudidaya lobster, pelaku usaha, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Aspirasi tersebut, menurut Titiek, akan menjadi bahan Panitia Kerja dalam merumuskan rekomendasi kebijakan terkait tata kelola BBL sekaligus strategi percepatan budidaya lobster secara nasional.

Ia menyoroti masih maraknya penyelundupan BBL yang dinilai merugikan negara dan nelayan. Salah satu faktor pendorongnya adalah perbedaan harga BBL di pasar luar negeri dengan harga di dalam negeri.

Di sisi lain, kemampuan budidaya lobster nasional dinilai belum optimal. Indonesia, kata Titiek, tidak boleh hanya menjadi pemasok benih lobster, tetapi harus mampu berkembang menjadi salah satu produsen utama lobster hasil budidaya di dunia.

Namun, untuk mencapai target tersebut masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan teknologi, rendahnya tingkat kelangsungan hidup lobster, minimnya sarana dan prasarana, akses permodalan, serta masa budidaya yang relatif panjang.

Karena itu, percepatan budidaya lobster dinilai membutuhkan pembangunan ekosistem yang terintegrasi dan tidak dapat dilakukan secara setengah-setengah.

“Pemerintah harus membangun ekosistem budidaya berbasis segmentasi, mulai dari ketersediaan benih, teknologi pendederan, pembesaran, pakan, sarana KJA, permodalan, kelembagaan pembudidaya, sampai dengan kepastian pasar,” tegasnya.

Terkait aspirasi pembukaan ekspor BBL, Titiek mengatakan hal tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pendalaman Panja. Pembahasan akan mempertimbangkan pengaturan kuota, keberlanjutan sumber daya, penguatan budidaya nasional, pemanfaatan BBL untuk kesejahteraan masyarakat, serta potensi peningkatan devisa negara.

Ia juga mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan nelayan dalam kunjungan tersebut. 

Menurutnya, Indonesia tidak hanya perlu mengejar swasembada pangan seperti beras, tetapi juga memperkuat swasembada protein melalui pengembangan sektor perikanan dan budidaya lobster.

Dalam sesi diskusi, sejumlah nelayan menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, di antaranya keterbatasan akses permodalan, kebutuhan bantuan KJA, ketersediaan pakan, serta harga lobster yang masih mengalami fluktuasi.

Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri anggota Komisi IV DPR RI, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kepala Badan Karantina Indonesia, Deputi Badan Pangan Nasional, serta jajaran direksi ID Food.

Bukan Sekedar Hasil, Indonesia Didorong Jadi Produsen Lobster Dunia Komisi IV DPR RI Soroti Masa Depan Lobster Lombok Timur.(Id).