Terkait Dugaan Jual Beli Obat dan Bagi Hasil Jaspel ke OknumPejabat, Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong Bungkam dan Enggan Ditemui | Idtimes
Breaking News
light_mode
Trending Tags

Terkait Dugaan Jual Beli Obat dan Bagi Hasil Jaspel ke OknumPejabat, Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong Bungkam dan Enggan Ditemui

  • account_circle Admin
  • calendar_month Rab, 12 Nov 2025

IdTimes.co.Id/LOMBOK TIMUR– Isu dugaan jual beli obat serta bagi hasil jasa pelayanan (Jaspel) Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong kembali mencuat. 

 

Namun hingga saat ini, Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong, dr. Anjas, memilih bungkam dan enggan memberikan klarifikasi terkait dugaan tersebut.

 

Upaya awak media untuk mengonfirmasi medatangi kantor nya langsung ke ruang kerjanya dan sampai melalui via telepon, Selasa (11/11), tidak membuahkan hasil.

 

 Sejumlah staf menyebut, Direktur sedang tidak berada di tempat dan belum dapat ditemui. Hingga berita ini diturunkan, pihak rumah sakit belum memberikan keterangan resmi baik secara tertulis maupun melalui Humas RSUD.

 

Dugaan praktik jual beli obat serta ketidakteraturan dalam pembagian jasa pelayanan (Jaspel) Direktur baik di layanan umum maupun BPJS, sebelumnya ramai dibicarakan di kalangan pegawai dan masyarakat. 

 

Sejumlah sumber internal menyebut adanya setoran ke oknum pejabat pemda dalam pembagian Jaspel serta dugaan penyimpangan dalam pengelolaan obat rumah sakit.

 

Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak manajemen RSUD maupun Dinas Kesehatan Lombok Timur. 

 

 Masyarakat berharap pemerintah daerah segera menelusuri kebenaran dugaan tersebut demi menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap pelayanan rumah sakit daerah.

 

Pihak media akan terus berupaya mengonfirmasi dan mengupdate informasi terbaru terkait kasus ini.(Id).

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkab Buol-Pemprov Sulteng Kompak Genjot Kemajuan Desa dan Kesejahteraan Masyarakat

    Pemkab Buol-Pemprov Sulteng Kompak Genjot Kemajuan Desa dan Kesejahteraan Masyarakat

    • calendar_month Kam, 21 Mei 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    IDTIMES.co.id.|Buol – Pemerintah Kabupaten Buol bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat langkah percepatan peningkatan Indeks Desa melalui koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan desa. Hal ini dibahas dalam kunjungan kerja Kepala Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah, Ihsan Basir, S.H., LLM., yang diterima Wakil Bupati Buol, Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H., didampingi Kepala Dinas PMD […]

  • 46 Ponpes di Lombok Timur Terapkan Program EPIKS dan Kejar

    46 Ponpes di Lombok Timur Terapkan Program EPIKS dan Kejar

    • calendar_month Rab, 18 Jun 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    IdTimes.co.Id/LOMBOK TIMUR —Sebanyak 46 Pondok Pesantren (Ponpes) di Kabupaten Lombok Timur telah menerapkan dua program strategis di bidang keuangan syariah dan inklusi keuangan pelajar, yakni Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) dan Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar).   Kedua program tersebut mulai dijalankan sejak akhir tahun 2024 dan menunjukkan perkembangan positif hingga pertengahan 2025.   […]

  • Sinergitas Pemdes Umu dan Kapolsek Paleleh Cegah Gangguan Kamtibmas di Wilayah Perbatasan

    Sinergitas Pemdes Umu dan Kapolsek Paleleh Cegah Gangguan Kamtibmas di Wilayah Perbatasan

    • calendar_month Ming, 16 Mar 2025
    • account_circle 𝘔𝘰𝘩 𝘙𝘪𝘢𝘯𝘴𝘺𝘢𝘩
    • 0Komentar

    IDTIMES.co.id.|Peleleh, BUOL – Dalam upaya mempererat hubungan dan meningkatkan kolaborasi antara kepolisian dan pemerintah desa, Kapolsek Paleleh, IPTU Ridwan, S.IP, bersama Bhabinkamtibmas melaksanakan kunjungan silaturahmi ke dua desa di wilayah perbatasan pada Sabtu siang (15/3). Kunjungan pertama berlangsung di Desa Umu, Kecamatan Paleleh. Tepat pukul 13.00 WITA, Kapolsek Paleleh beserta Brigpol Eko, selaku Bhabinkamtibmas Desa […]

  • Dugaan Pemotongan dan SPPD Fiktif di Bagian Prokompim Lotim Mencuat, Kabag Bungkam!

    Dugaan Pemotongan dan SPPD Fiktif di Bagian Prokompim Lotim Mencuat, Kabag Bungkam!

    • calendar_month Sel, 9 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    IdTimes.co.id/ LOMBOK TIMUR — Dugaan pemotongan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tingkat kecamatan Lombok Timur dan luar kabupaten mencuat.   Tidak Hannya itu saja pengajuan SPPD yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan ikut mencuat di lingkungan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2026.   Informasi yang beredar menyebutkan […]

  • Masyarakat Padati Lapangan Nasional Meriahkan Satu Muharram Menuju Lotim SMART Bersama Wali Band dan Bupati!

    Masyarakat Padati Lapangan Nasional Meriahkan Satu Muharram Menuju Lotim SMART Bersama Wali Band dan Bupati!

    • calendar_month Sab, 5 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    IdTimes.co.Id/LOMBOK TIMUR– Ribuan warga memadati Lapangan Nasional Selong, Kabupaten Lombok Timur, pada Kamis malam (4/7), untuk menyambut pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 H.    Pemerintah Daerah Lombok Timur menghadirkan grup musik populer Wali Band sebagai pengisi acara utama dalam perayaan tersebut.   Sejak sore hari, masyarakat dari berbagai penjuru wilayah Lombok Timur sudah […]

  • Di Hadapan DPR RI, Gubernur Sulteng Dorong Revisi UU Pemda dan Perbaikan Skema DBH

    Di Hadapan DPR RI, Gubernur Sulteng Dorong Revisi UU Pemda dan Perbaikan Skema DBH

    • calendar_month Rab, 30 Apr 2025
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    IDTIMES.co.id.|Jakarta – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr.H.Anwar Hafid,M.Si mendorong dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurutnya, penguatan peran gubernur sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah belum berjalan optimal. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Dr.Anwar Hafid dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di […]

expand_less