Pertahankan Prestasi TP2DD, Bupati Lotim Tekankan Penguatan Transaksi Non Tunai 2026
- account_circle Admin
- calendar_month Sen, 2 Mar 2026

IdTimes.co.id/ LOMBOK TIMUR– Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan pentingnya mempertahankan prestasi yang telah diraih dalam ajang Championship TP2DD tahun 2025.
Hal itu disampaikannya saat membuka High Level Meeting Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja Championship TP2DD 2026, Senin (2/3), di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur.
Dalam arahannya, Bupati yang didampingi Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya dan Sekda H. Muhammad Juaini Taofik menyebut mempertahankan prestasi jauh lebih sulit dibandingkan meraihnya.
“Meraih juara lebih gampang daripada mempertahankan. Karena itu prestasi yang telah diraih tahun 2025 lalu harus dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan,” tegasnya.
Bupati mengingatkan agar pengalaman lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH), khususnya pada komoditas cabai, tidak terulang.
Ia menekankan bahwa tahun 2025 menjadi fase konsolidasi dan penguatan sistem digitalisasi keuangan daerah, sementara tahun 2026 harus difokuskan pada peningkatan transaksi non tunai, terutama pada sektor pajak dan retribusi daerah.
“Dibutuhkan peningkatan transaksi non tunai pada sektor pajak dan retribusi daerah ini tetap harus ada, dan diperkuat,” ujarnya.
Selain itu, optimalisasi kanal pembayaran digital masyarakat, integrasi sistem keuangan daerah berbasis elektronik, serta peningkatan literasi digital masyarakat dan pelaku UMKM menjadi prioritas.
Bupati mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya perluasan kanal pembayaran digital hingga ke desa-desa, mengingat sebagian besar masyarakat Lombok Timur berada di wilayah pedesaan. Untuk itu, ia meminta agar OPD melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan para kepala desa.
Konsistensi penggunaan QRIS dan kanal non tunai lainnya juga harus terus diperkuat, termasuk melalui monitoring dan evaluasi berkala.
Pada 2026, Bupati juga menekankan pentingnya penguatan regulasi serta komitmen seluruh pimpinan OPD.
“Hal-hal yang masih bisa diatur, buat aturannya, regulasinya,” ungkapnya.
Ia menargetkan perluasan digitalisasi hingga mencakup 100 persen layanan pembayaran daerah. Menurutnya, pembayaran tunai berpotensi menimbulkan kebocoran dan menghambat transparansi keuangan.
Bupati berharap capaian yang diraih tidak hanya bersifat administratif, melainkan menjadi contoh nyata transformasi digital yang berdampak pada transparansi keuangan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi birokrasi, serta kemudahan pelayanan publik.
### Penguatan Sekretariat dan Kartu Kredit Pemerintah
Menindaklanjuti arahan tersebut, Sekda Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik berharap Bank NTB Syariah dapat merealisasikan penggunaan kartu kredit pemerintah pada triwulan II tahun ini, setidaknya untuk tiga OPD sebagai percontohan.
Sekda juga meminta penguatan sekretariat TP2DD, serta perluasan sosialisasi melalui tiga titik kegiatan, yakni Car Free Day (CFD), Rumah Makan Rarang, dan Lesehan Purnama.
Pertemuan tersebut diikuti para pimpinan OPD, Asisten Bidang Ekonomi Setda Lombok Timur, Direktur RSUD, serta Kepala Cabang Bank NTB Syariah Selong.
Selain sebagai ajang sosialisasi mekanisme dan kriteria penilaian Championship TP2DD 2026, kegiatan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi seluruh OPD sekaligus menghimpun data pendukung untuk pengisian sistem SIPD P2DD.(Id).
- Penulis: Admin











Saat ini belum ada komentar