DPRD Buol Perkuat Fungsi Pengawasan, Soroti Kekerasan Perempuan-Anak dan Penataan ASN

IDTIMES.co.id.|Buol – DPRD Kabupaten Buol melalui Komisi I menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di ruang rapat utama DPRD Buol, pada Rabu (26/8/2026).

Agenda tersebut membahas dua isu penting, yakni penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tata cara penugasan sementara Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Pembahasan pada pagi hari dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Buol sekaligus Bendahara Partai NasDem, I Wayan Gara, S.Sos., M.K.M. Pertemuan tersebut turut dihadiri OPD terkait, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BKPSDM beserta bidang terkait, PGRI sebanyak dua orang, serta Forum Komunikasi Pelayanan Kesehatan (FKPK) sebanyak dua orang.

Sementara pada agenda siang, DPRD Buol bersama Dinas P2KB dan P3A, Dinas Sosial, BPM-Pemdes, serta Dinas Kesehatan membahas secara khusus penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buol.

Dalam kesimpulannya, Anggota DPRD Buol I Wayan Gara menyoroti kondisi Kabupaten Buol yang berada pada urutan teratas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan kategori merah di Provinsi Sulawesi Tengah.

“Kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak, terutama dalam memperkuat koordinasi antar-OPD,”ujarnya.

Koordinasi yang belum maksimal dinilai masih menjadi kendala dalam proses pendampingan dan penanganan korban, mulai dari awal terjadinya kasus hingga korban dapat kembali bersama keluarganya.

Selain koordinasi, faktor anggaran juga menjadi salah satu aspek penting yang memengaruhi efektivitas penanganan kasus kekerasan.

Karena itu, Komisi I DPRD Buol menegaskan akan terus mengawal proses penanganan kasus tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan sekaligus bentuk kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan.

Pada agenda lainnya, DPRD Buol juga membahas Keputusan Bupati Buol Nomor 800.1.3.1/35/BKPSDM/2025 tentang tata cara penugasan sementara Pegawai Aparatur Sipil Negara, tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan, serta ajudan/sekretaris Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan pimpinan DPRD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.

PPPK pindah instansi, sama dengan mengundurkan diri

Pada pasal 59 Permenpan RB no 6 tahun 2024

1. Calon PNS atau PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) melaksanakan tugas Jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.

2. Pelamar pengadaan PNS harus membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada Instansi Pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.

3. Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya Masa Perjanjian Kerja PPPK dengan PPK.

4. Dalam hal calon PNS atau PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengajukan pindah, calon PNS atau PPPK dianggap mengundurkan diri.

Keputusan tersebut menjadi instrumen pemerintah daerah dalam mendistribusikan dan menata personel ASN, baik PNS maupun PPPK. Kebijakan ini juga menjadi salah satu upaya mengatasi hambatan dalam penataan dan pemerataan tenaga kesehatan, sehingga OPD terkait dapat melakukan penugasan sementara tanpa harus menunggu proses mutasi permanen.

Dalam pembahasan tersebut disampaikan bahwa aturan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan penugasan sementara sebagai bagian dari penataan ASN, sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Forum Komunikasi Profesi Kesehatan Kabupaten Buol atau FKPK turut menyampaikan aspirasi tenaga kesehatan berdasarkan kondisi objektif di lapangan, terutama terkait persoalan jarak tempat kerja dengan tempat tinggal yang dinilai menjadi salah satu kendala bagi sejumlah tenaga kesehatan.

Sementara berdasarkan data BKPSDM, PGRI telah melakukan distribusi tenaga pendidik sekitar 90 orang, yang terdiri dari sekitar 30 PNS dan 50 PPPK. Sedangkan dari sisi tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan disebut belum mengeluarkan rekomendasi terkait pemindahan atau penataan tenaga kesehatan.

FKPK menegaskan keberadaannya sebagai wadah yang memperhatikan kepentingan para anggotanya sesuai amanat yang telah disepakati bersama. Organisasi tersebut juga menempatkan diri sebagai mitra pemerintah daerah yang dapat memberikan saran dan pendapat untuk mendukung kemajuan serta penataan tenaga kesehatan di Kabupaten Buol.

Melalui pembahasan tersebut, DPRD Buol berharap koordinasi antar-OPD semakin diperkuat, baik dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun dalam penataan serta pemerataan tenaga ASN, sehingga kebijakan pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi nyata di lapangan.

Komisi 1 DPRD Buol juga berharap transparansi proses administrasi mutasi/penugasan sementara oleh OPD terkait sesuai keputusan bupati.

“Jika ada pelanggaran administrasi, komisi 1 akan berkoordinasi untuk proses tindakan selanjutnya,”tutup I Wayan Gara.