Praktik Merugikan, Distributor CV Bintang Timur Sakra Lotim Mencari Kebenaran, Petani Menjerit!

IDTIMES.co.Id|LOMBOK TIMUR – Sistem pengelolaan pupuk bersubsidi di wilayah Sakra, Lombok Timur, terus menjadi sorotan publik akibat berbagai masalah dalam distribusinya. 

Kasus-kasus yang mencuat di kecamatan Sakra, Sakra Timur, dan Sakra Barat semakin memperburuk sektor pertanian di daerah tersebut.

Salah satu masalah utama yang muncul adalah penebusan pupuk bersubsidi dari kios pengecer ke distributor CV Bintang Timur yang hingga saat ini belum ada solusi, meski sudah lebih dari empat hari sejak transaksi dilakukan. 

Petani mengeluhkan adanya praktik pemotongan jatah untuk pengecer yang berdampak langsung pada ketersediaan pupuk di tingkat petani.

Tidak hanya itu, distributor CV Bintang Timur juga diduga menjual pupuk bersubsidi dengan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), dengan selisih harga mencapai 350-450 ribu per kwintal. 

Praktik ini jelas merugikan petani yang sudah terhimpit biaya produksi yang semakin tinggi.

“Petani sangat dirugikan dengan harga pupuk yang sangat tinggi ini. Kami melihat pihak aparat daerah seolah tidak melakukan pengawasan yang maksimal terhadap distribusi pupuk di lapangan. Harga yang dijual ke petani sudah sangat jauh dari ketentuan yang tertera dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB),” ungkap salah satu petani dari Sakra Barat yang enggan disebutkan namanya.

Selain masalah harga, dugaan pengalihan kuota pupuk pada tahun 2021 ke tahun 2020 juga mencuat. 

Isu ini melibatkan persekongkolan antara distributor, Asisten Account Eksekutif PT Pupuk Indonesia di Lotim, serta PPL dari Dinas Pertanian. Petani menilai ada ketidakberesan dalam sistem distribusi yang semakin memperburuk keadaan.

Berbagai permasalahan ini menuntut perbaikan mendalam pada sistem distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sakra. 

Petani berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini secara transparan dan adil. 

Hal ini penting agar petani tidak terus dirugikan dalam jangka panjang.

“Masalah ini sudah menjadi perbincangan hangat di kalangan petani dan media sosial. Bahkan LSM sempat melakukan hearing dengan DPRD Lotim, namun hasilnya belum ada yang ditindaklanjuti,” kata salah seorang petani dari Sakra Barat, 26 Mei 2025.

Ia menegaskan bahwa masalah ini harus segera diselesaikan karena sudah dua tahun petani mengalami kerugian akibat harga pupuk subsidi yang melebihi HET dan adanya pemotongan kuota di pengecer.

 “Kami hanya ingin mendapatkan pupuk sesuai dengan RDKK tepat waktu, tanpa ada pengalihan ke pihak lain,” tegasnya.

Petani meminta agar izin distributor di Sakra segera dicabut jika terbukti melanggar aturan yang ada. 

Ia juga mengungkapkan bahwa ada banyak kasus dimana pupuk yang seharusnya sampai ke petani, malah tidak sampai, atau dipermainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sebagai perwakilan suara petani, salah seorang petani lainnya mengungkapkan, “Keluhan ini sudah terlalu lama. Harga pupuk yang tidak sesuai dan distribusi yang tidak lancar berimbas langsung pada penghasilan kami. Kami berharap masalah ini segera mendapat perhatian serius.”

Pemerintah daerah dan pihak terkait diharapkan segera melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi ini agar tidak terjadi kesalahan yang terus berlarut-larut dan semakin merugikan petani.(ID).