PAD Meningkat, Target Diturunkan: Masyarakat Terkecoh, Mahasiswa di Lotim Kecam Sekda yang Kini Menjabat Pj Bupati

IDTIMES.co.Id|LOMBOK TIMUR– Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur, capaian yang berhasil diraih oleh Penjabat (Pj) Bupati Lotim menjadi sorotan publik.

Meski ada peningkatan dalam realisasi PAD, keputusan pemerintah untuk menurunkan target PAD pada 2024 justru menuai kritik tajam dari masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.

Mulyawan, seorang mahasiswa di Lombok Timur, menilai bahwa meski ada peningkatan nominal PAD, keputusan untuk menurunkan target justru memperlihatkan adanya ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran.

Pencapaian PAD pada tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp 486,36 miliar atau 80,27% dari target yang diturunkan menjadi Rp 605,87 miliar, dianggap kurang mencerminkan potensi asli daerah yang sebenarnya.

“Pada tahun 2023, target PAD Lotim adalah Rp 658,79 miliar, tetapi realisasinya hanya Rp 383,87 miliar (58,27%). Pada tahun 2024, target turun menjadi Rp 605,87 miliar, dengan realisasi Rp 486,36 miliar. Ini menunjukkan adanya penurunan target, tetapi apakah penurunan ini mencerminkan kondisi yang riil ataukah hanya sebagai langkah untuk menutupi kegagalan perencanaan sebelumnya?” ujar Mulyawan saat dihubungi pada Rabu, 3 Januari 2025.

Ia juga menyoroti fenomena lonjakan target PAD yang signifikan pada 2023, dari Rp 421 miliar pada 2022 ke Rp 658 miliar, namun realisasi yang jauh di bawah target—hanya mencapai 58,27%—menjadi tanda tanya besar terkait ketepatan pemetaan potensi PAD yang dimiliki daerah ini.

“Perlu diingat, pada 2024 pemerintah daerah menurunkan target PAD menjadi Rp 600 miliar, tetapi dengan realisasi yang hanya sekitar Rp 486 miliar, ini menandakan ada kesenjangan besar antara ekspektasi dan kenyataan. Seharusnya, belanja pemerintah daerah disesuaikan dengan potensi riil PAD agar tidak menimbulkan utang di akhir tahun,” lanjutnya.

Mulyawan juga mengungkapkan bahwa hutang pemerintah daerah yang mencapai Rp 80 miliar di akhir tahun anggaran 2024 menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat.

Hal ini menurutnya menunjukkan adanya pengelolaan keuangan yang kurang baik, meskipun Pj Bupati yang saat ini menjabat sebelumnya merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) yang memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Dengan pengalaman Pak Pj Bupati yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda, seharusnya beliau lebih memahami kondisi keuangan daerah. Tetapi, kenapa ada utang yang menumpuk hingga mencapai Rp 80 miliar? Ini patut dipertanyakan,” jelas Mulyawan dengan tegas.

Pj Bupati Lotim, yang juga menjabat sebagai Sekda hingga pertengahan 2023, memang memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai struktur anggaran dan potensi keuangan daerah.

Namun, menurut Mulyawan, hal tersebut seharusnya menjadi modal untuk mengelola keuangan daerah dengan lebih baik, bukan sebaliknya.

Mulyawan menilai bahwa meskipun ada pujian terhadap kinerja Pj Bupati yang dianggap berhasil meningkatkan PAD, penurunan target tersebut menunjukkan ada hal yang tidak sesuai dengan perencanaan yang matang.

“Ini semua seperti settingan agar terlihat lebih baik, padahal ada masalah mendasar dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah,” tutupnya.

Dengan capaian tersebut, masyarakat berharap agar pengelolaan PAD di masa mendatang lebih transparan dan efektif.

Tidak hanya pada peningkatan nominal, tetapi juga pada pengelolaan yang lebih bijaksana agar tidak menambah beban utang yang justru akan membebani anggaran daerah di masa depan.(IM).