286 SD di Lombok Timur Dapat Bantuan Digitalisasi Diduga Adanya Oknum Manipulasi Data Pengajuan ke Pusat, 152 Sekolah Rusak Belum Tertangani

IdTimes.co.id/ LOMBOK TIMUR — Program bantuan digitalisasi pendidikan tahun 2026 di Kabupaten Lombok Timur menyasar sebanyak 286 Sekolah Dasar (SD).

Namun, di tengah program tersebut, kondisi ratusan sekolah rusak yang belum tersentuh perbaikan memicu sorotan dari berbagai pihak di dunia pendidikan.

Sejumlah pihak menilai sebagian sekolah penerima bantuan digitalisasi masih memiliki gedung yang layak, sementara terdapat sekolah lain dengan kondisi rusak berat yang belum mendapat penanganan. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian data yang dikirim dari tingkat bawah ke pemerintah pusat untuk memperoleh alokasi proyek.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, Nurul Wathoni, mengatakan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp14 miliar dari APBD tahun 2026 untuk perbaikan dan rehabilitasi sekolah.

Menurutnya, penetapan sekolah yang mendapat penanganan dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan paling berat.

“Lokasi sekolah yang akan ditangani sudah ditetapkan berdasarkan tingkat kerusakan paling parah,” ujarnya.

Selain mengandalkan APBD, revitalisasi sekolah juga mendapat dukungan dari lembaga nonpemerintah. Tahun ini, Happy Hearts Indonesia bersama mitra dari Australia merevitalisasi 12 satuan pendidikan di Lombok Timur.

Sebanyak enam sekolah telah selesai dikerjakan pada semester pertama, sedangkan enam lainnya dijadwalkan rampung pada semester kedua.

Nurul Wathoni mengungkapkan, tantangan terbesar yang dihadapi daerah saat ini adalah tingginya jumlah sekolah rusak yang mencapai 152 unit.

Kerusakan paling banyak ditemukan di kawasan pesisir, mulai dari wilayah Labuhan Haji hingga Jerowaru. Bangunan sekolah dengan konstruksi rangka baja disebut rentan mengalami korosi akibat pengaruh udara pantai.

“Sekolah itu terus berproses. Tahun ini diperbaiki, tahun berikutnya bisa muncul kerusakan baru. Apalagi di kawasan pantai, rangka baja cepat sekali mengalami kerusakan,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat kini mulai mempertimbangkan penggunaan konstruksi alternatif yang lebih tahan terhadap kondisi wilayah pesisir.

Dinas Pendidikan juga memprioritaskan penanganan sekolah dengan kategori rusak berat, termasuk bangunan yang kondisinya nyaris roboh. Sementara itu, untuk jenjang SMP, sebagian besar masih berada pada kategori rehabilitasi ringan hingga sedang.

Nurul Wathoni menegaskan seluruh sekolah rusak tidak mungkin dapat ditangani dalam satu tahun anggaran. Namun, apabila program rehabilitasi berjalan rutin dan berkelanjutan, penanganan diperkirakan bisa dituntaskan dalam waktu tiga tahun.

Selain keterbatasan anggaran, legalitas aset sekolah juga menjadi kendala utama. Sejumlah sekolah diketahui belum memiliki sertifikat tanah atas nama sekolah, padahal dokumen tersebut menjadi syarat penting untuk memperoleh bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, program digitalisasi dinilai penting untuk mendukung proses pembelajaran, terutama dalam pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA) yang menggunakan perangkat laptop.

“Digitalisasi ini sangat membantu proses pembelajaran, apalagi untuk pelaksanaan TKA yang wajib menggunakan perangkat laptop,” ujarnya.(id).