Bejingkrak” Diatas Derita Rakyat! Pejabat di Lombok Timur Pesta di Tengah Krisis Prioritas Anggaran

IdTimes.co.id/ LOMBOK TIMUR-Di tengah narasi besar tentang efisiensi anggaran, masyarakat Lombok Timur kembali dipertontonkan sebuah IRONi yang sulit diterima akal sehat.

Pemerintah daerah mampu menghadirkan artis nasional dan menggelar panggung hiburan sebagai penutup perayaan Muharam, tetapi pada saat yang sama masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum ditunaikan kepada para pegawai selama berbulan-bulan.

Pertanyaannya kami sederhana: mengapa panggung hiburan bisa dibayar tepat waktu, sementara hak-hak pekerja justru harus menunggu?

Jika benar terjadi keterlambatan pembayaran hingga berbulan-bulan, maka persoalan ini bukan lagi soal administrasi. Melainkan persoalan keberpihakan. Sebab dalam setiap kebijakan anggaran selalu ada pilihan politik: siapa yang diprioritaskan dan siapa yang dikorbankan.

Masyarakat selalu dipaksa memahami alasan “anggaran terbatas”, “efisiensi”, dan “penyesuaian fiskal”. Namun di saat yang bersamaan, pemerintah justru menunjukkan bahwa anggaran selalu tersedia untuk kegiatan-kegiatan yang menghasilkan tepuk tangan, sorotan kamera, dan keuntungan pencitraan politik.

Efisiensi terlihat tampak bukan sebagai kebijakan penghematan, melainkan sebagai alat seleksi. Ketika menyangkut kebutuhan rakyat, anggaran dikatakan terbatas. Ketika menyangkut pertunjukan dan seremoni, anggaran mendadak longgar.

Lebih IRONis lagi, acara hiburan tersebut dilaksanakan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja.

Harga kebutuhan pokok terus mengalami tekanan. Kesempatan kerja semakin sempit. Pendapatan masyarakat tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Di sisi lain, pemerintah justru memilih mengirim pesan bahwa kemeriahan panggung lebih penting daripada menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi rakyat.

Pemerintah boleh berdalih bahwa kegiatan tersebut bertujuan menghibur masyarakat. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa rakyat tidak bisa mengonsumsi hiburan untuk membayar kebutuhan hidup mereka.

Lampu panggung tidak bisa menggantikan hak pegawai yang tertunda. Sorak sorai konser tidak bisa menggantikan kebutuhan dapur keluarga yang harus terus berjalan. dan Artis nasional tidak bisa menjadi jawaban atas persoalan kesejahteraan yang hingga hari ini masih menghantui masyarakat Lombok Timur.

Yang lebih berbahaya adalah munculnya kesan bahwa pemerintah sedang membangun politik pertunjukan. Politik yang sibuk memproduksi keramaian agar publik lupa pada persoalan yang sesungguhnya.

Politik yang menjadikan acara-acara seremonial sebagai etalase keberhasilan, sementara di sisi lain problem nyata rakyat dibiarkan menumpuk di belakang panggung.

LMND Lombok Timur menilai bahwa pemerintah daerah harus segera membuka secara transparan seluruh penggunaan anggaran kegiatan tersebut kepada publik. Berapa nilainya? Dari mana sumber pembiayaannya? Mengapa kegiatan semacam ini dianggap lebih mendesak dibanding menyelesaikan kewajiban terhadap pegawai dan pelayanan publik?

Sebab uang yang digunakan bukan uang pribadi pejabat pemerintah daerah. Itu adalah uang rakyat. Dan setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu dipertanggungjawabkan secara moral maupun politik.

Jangan sampai masyarakat menyimpulkan bahwa yang sedang dibangun hari ini bukan kesejahteraan rakyat, melainkan kemegahan citra kekuasaan.

Karena bagi rakyat, ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah seberapa meriah panggung yang dibangun, melainkan seberapa serius pemerintah menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.(Id).