Lotim Pertahankan Opini WTP dari BPK RI
- account_circle Admin
- calendar_month Sel, 26 Mei 2026

IdTimes.co.id/ LOMBOK TIMUR— Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diterima Bupati Haerul Warisin dari Kepala BPK RI Perwakilan NTB Suparwadi, Senin (25/5), di Auditorium Djoko Kirmanto, Kantor BPK RI Perwakilan NTB, Mataram.
Bupati Haerul Warisin menyampaikan bahwa capaian opini WTP tersebut tidak terlepas dari kerja keras dan sinergisitas seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dukungan DPRD, serta koordinasi yang baik dengan BPK RI.
“Opini WTP ini merupakan hasil kerja keras bersama. Kami berkomitmen untuk terus mempertahankan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung proses pengelolaan keuangan daerah sehingga Lombok Timur kembali memperoleh opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.
Selain itu, Bupati menegaskan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK akan segera ditindaklanjuti sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan NTB Suparwadi menjelaskan bahwa LHP terdiri atas dua buku. Buku I memuat opini atas laporan keuangan, sedangkan Buku II memuat hasil pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan opini BPK merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaran laporan keuangan, namun bukan jaminan tidak adanya penyimpangan di kemudian hari.
Dalam kesempatan tersebut, Suparwadi juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih ditemukan pada beberapa pemerintah daerah, di antaranya kesalahan penganggaran, tata kelola aset, pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tata kelola BUMD, hingga pengelolaan pendapatan daerah.
Penyerahan LHP tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Lombok Timur Muhammad Yusri, Forkopimda NTB, serta kepala daerah dan ketua DPRD se-Provinsi NTB.(Id).
- Penulis: Admin











Saat ini belum ada komentar