Penolakan Meluas terhadap PT HIP di Desa Lonu: Mahasiswa dan Warga Bersatu

IDTIMES.co.id.|Buol – Penolakan terhadap rencana masuknya PT Hardaya Inti Plantation (HIP) ke Desa Lonu, Kecamatan Bonobogu, Kabupaten Buol, terus meluas.

Selain warga setempat, mahasiswa dan pemuda perantau asal Desa Lonu yang berada di berbagai kota termasuk Palu, Gorontalo, dan Toli-Toli bergabung menyatakan penolakan dan mengecam langkah perusahaan yang dianggap merampas tanah rakyat.

Penolakan publik meningkat setelah PT HIP mengajukan permohonan izin survei lahan kepada pihak kecamatan pada 10 September 2025.

Menyikapi itu, pemerintah desa mengeluarkan surat penolakan pada 11 September 2025. Meski demikian, perusahaan tetap melanjutkan upaya survei dengan mengklaim bahwa lahan masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) mereka.

Kepedulian dan kemarahan pemuda perantau diwakili oleh Mohammad Iqbal, mahasiswa Buol yang sedang menempuh studi di Gorontalo. Ia menegaskan sikap tegas pemuda perantau.

“Tanah Pogogul bukan hanya soal ruang hidup, tetapi juga simbol harga diri masyarakat Buol yang tidak bisa dibeli dengan alasan investasi. Kami tidak akan tinggal diam. Tanah itu milik rakyat, bukan milik perusahaan yang datang hanya untuk merusak.”

Ketegangan memuncak ketika warga menemukan aktivitas survei yang telah berlangsung hampir sepekan, disertai pengawalan sekitar sepuluh aparat kepolisian pada 20 September 2025.

Kehadiran aparat ini menimbulkan kemarahan lebih besar dari warga, yang menilai tindakan tersebut sebagai pembiaran terhadap perusahaan yang mengabaikan keputusan desa.

Warga mengingat kembali rapat resmi pada 23 Juli 2025 antara masyarakat, pemerintah desa, dan perwakilan perusahaan. Dalam forum itu, penolakan warga terhadap rencana PT HIP memasuki Desa Lonu disampaikan dengan tegas. Fakta bahwa perusahaan kemudian tetap melakukan survei dinilai menunjukkan bahwa aspirasi rakyat tidak dihargai.

Menurut Iqbal, klaim HGU oleh PT HIP sebenarnya diterbitkan Badan Pertanahan Nasional pada 1998. Namun selama lebih dari dua dekade lahan itu tidak dimanfaatkan oleh perusahaan, sementara masyarakat Desa Lonu telah mengelolanya sebagai kebun rakyat serta menjaga hutan lebat yang menopang ekosistem setempat.

Bagi warga, hutan di sekitar Desa Lonu bukan sekadar tegakan pohon: kawasan itu berfungsi sebagai penyangga alami terhadap banjir yang kerap melanda.

Beberapa tahun terakhir luapan sungai pernah merendam rumah-rumah warga; mereka khawatir jika hutan digunduli, hujan singkat saja dapat menyebabkan banjir besar yang menenggelamkan Desa Lonu dan desa tetangga.

Selain itu, ada kekhawatiran serius terhadap potensi pencemaran sumber air dan rusaknya keanekaragaman hayati akibat aktivitas perkebunan skala besar.

Iqbal menilai kepercayaan masyarakat terhadap PT HIP sudah hilang. “Perusahaan dianggap tidak pernah menunjukkan itikad baik, melainkan justru mengabaikan kesepakatan dan suara warga. Kehadiran aparat dalam setiap langkah perusahaan hanya menambah luka bagi masyarakat, seolah menunjukkan bahwa hukum lebih berpihak pada modal ketimbang rakyat,” ujarnya.

Desakan kini diarahkan pada pemerintah daerah dan pusat agar mencabut izin HGU PT HIP dan mengembalikan lahan kepada masyarakat yang selama ini mengelola dan bergantung pada tanah tersebut.

Mahasiswa dan pemuda perantau menegaskan bahwa perjuangan ini merupakan tanggung jawab moral untuk menjaga kampung halaman dari ancaman kerusakan lingkungan dan hilangnya kedaulatan rakyat.

Iqbal juga memberi peringatan kepada warga Kabupaten Buol yang mungkin dipekerjakan untuk melakukan aktivitas pemarasan dan penebangan di areal Lonu.

“Jangan pernah datang untuk melakukan kegiatan pemarasan dan penebangan di areal Desa Lonu. Jika kalian memaksa, maka kalian akan berhadapan dengan masyarakat Lonu.”

Konflik ini masih menunggu respons resmi lebih lanjut dari instansi terkait dan sikap akhir perusahaan, sementara masyarakat Desa Lonu bersama pemuda perantau terus menggalang solidaritas untuk mempertahankan hak atas tanah dan lingkungan hidup mereka.***