Gubernur Sulteng Gagas Brigade Pertanian & Subsidi Pupuk Non-Subsidi ke RPJMD

IDTIMES.co.id.|Palu – Langkah revolusioner dicetuskan Gubernur Sulteng Dr. H. Anwar Hafid, M.Si dalam rangka menggenjot produksi pertanian hingga 6 ton/hektar.

Ide membentuk brigade pertanian diungkapnya pada rapat pemantapan rancangan RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2025-2029 di kantor Bappeda, Jum’at (2/5).

Rapat dihadiri Wagub dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, Sekprov Dra. Novalina, M.M, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Rudi Dewanto, S.E., M.M, Kepala Bappeda Dr. Ir. Christina Sandra Tobondo, M.T dan Kepala Badan Pendapatan Drs. Rifki Anata Mustaqim, M.Si.

Brigade pertanian diharapkan dapat mengoptimalkan pemakaian alat dan mesin pertanian (alsintan) dalam mengolah lahan pertanian.

Alih-alih sekadar dibagikan ke kelompok tani yang justru hanya menguntungkan kelompoknya, alsintan mesti dikelola secara adil dan profesional.

Karenanya, tugas brigade ini ibarat ‘task force’ keliling yang siap siaga membantu petani mengolah sawah mereka dengan mekanisasi pertanian.

Tak hanya soal alsintan, gubernur juga menggarisbawahi pentingnya pupuk sebagai ‘suplemen’ bagi tanaman agar produktivitas panen bertambah pesat.

Gubernur menyodorkan gagasan mensubsidi pupuk non-subsidi di pasaran, agar bisa dibeli petani dengan harga setara pupuk subsidi.

Dengan demikian, kendala pasokan pupuk yang kerap dikeluhkan petani saat tiba musim tanam dapat teratasi.

Langkah-langkah strategis tersebut merupakan bagian dari pemantapan RPJMD yang sedang difinalisasi Bapedda bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Rancangan RPJMD ini akan segera dibahas dengan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah guna mendapatkan persetujuan dan penetapan.

Lebih lanjut gubernur menekankan bahwa RPJMD menjadi rujukan utama perangkat daerah dalam mem-breakdown program-program unggulan BERANI yang berfokus pada 3 aspek yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Misalnya, BERANI Cerdas dengan membebaskan biaya pendidikan dari segala bentuk pungutan seperti praktek kerja industri dan uji kompetensi di SMK; pemberian dana BOSDA ke SMA/SMK swasta dan pemberian beasiswa kuliah bagi mahasiswa Sulteng di jurusan apa pun dan di mana pun mereka kuliah.

Sementara lewat BERANI Sehat, masyarakat baik yang belum terdaftar program BPJS Kesehatan maupun yang sudah terdaftar namun status kepesertaan ‘mati’ karena tunggakan, dapat memperoleh layanan kesehatan di faskes mana saja yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan hanya dengan menunjukkan identitas KTP Sulteng.

“Kalau dua beban terberat ini sudah diangkat (pendidikan dan kesehatan) tinggal kita keroyok kesejahteraannya. Bagaimana orang (bisa) sejahtera maka harus ada listrik, harus ada signal, harus ada jalan, harus ada pekerjaan,” tegasnya untuk mewujudkan Sulteng Nambaso (besar) lewat implementasi 9 program BERANI.

(Sumber:Ro Adpim Setdaprov Sulteng)