Minimal 50 Milyar! PMD Lombok Timur Usulkan Anggaran Rp14 Miliar untuk Pilkades 157 Desa, Honor Panitia Dinilai Masih Rendah
- account_circle Admin
- calendar_month Sen, 15 Jun 2026
Oplus_131072
IdTimes.co.id/ LOMBOK TIMUR– Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mengusulkan anggaran sebesar Rp14 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2026 yang akan diikuti oleh 157 desa.
Kepala Dinas PMD Lombok Timur, Hambali, mengatakan usulan anggaran tersebut hingga kini masih dalam tahap pembahasan dan belum mendapatkan keputusan final.
“Masih dibahas. Angka yang kami usulkan sebesar Rp14 miliar,” kata Hambali, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, dana tersebut nantinya akan dibagikan kepada seluruh desa yang akan menyelenggarakan Pilkades. Namun, hingga saat ini, pembahasan terhadap usulan anggaran tersebut masih berlangsung di tingkat pemerintah daerah.
Hambali menilai nominal yang diusulkan sebenarnya masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan jumlah desa yang akan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut.
“Terlalu rendah sebenarnya kalau dibandingkan dengan 157 desa yang ikut Pilkades,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebagian besar kebutuhan anggaran akan terserap untuk pembayaran honorarium panitia pelaksana di tingkat desa. Sementara sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan logistik Pilkades.
“Pos yang cukup besar itu ada di honor. Sisanya untuk logistik,” jelasnya.
Apabila anggaran yang nantinya disetujui dinilai belum mencukupi kebutuhan penyelenggaraan Pilkades, pihaknya akan mengusulkan tambahan anggaran agar seluruh tahapan dapat berjalan dengan baik.
“Kalau memang tidak cukup dengan anggaran yang ada, kami akan ajukan penambahan,” tegas Hambali.
Selain itu, Hambali juga menyoroti besaran honor panitia yang selama ini dinilai masih relatif kecil dibandingkan dengan beban kerja dan tahapan Pilkades yang harus dilaksanakan.
“Biasanya yang menjadi perhatian itu terkait honor. Karena selama ini honor masih kecil dibandingkan tahapan pekerjaan yang harus dijalankan,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan untuk menaikkan besaran honor panitia Pilkades demi mendukung kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa tersebut.
“Mudah-mudahan ada kebijakan untuk menaikkan honor ini,” harapnya.
Pelaksanaan Pilkades serentak di 157 desa di Lombok Timur diperkirakan akan menjadi salah satu agenda besar pemerintah daerah pada tahun 2026.
Selain membutuhkan kesiapan anggaran, penyelenggaraan Pilkades juga dituntut berlangsung aman, tertib, dan demokratis agar menghasilkan kepala desa yang mampu menjawab harapan masyarakat.(Id).
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar