Mayoritas Warga Puas, Survei PRESiSI Beri Nilai Positif Satu Tahun Kinerja Bupati Lombok Timur

IdTimes.co.id/ OMBOK TIMUR – Lembaga riset Prediksi Survei dan Statistik Indonesia (PRESiSI) merilis hasil Survei Kepuasan Publik terhadap satu tahun kinerja Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin. 

Hasil survei menunjukkan sebanyak 74,2 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun masa kepemimpinan.

Direktur Eksekutif PRESiSI Indonesia, Darwan Samudra, menjelaskan bahwa angka tersebut masuk dalam kategori puas. Menurutnya, mayoritas masyarakat menilai telah terjadi kemajuan dan perkembangan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan selama setahun terakhir.

Survei dilaksanakan pada Februari hingga April 2026 dengan melibatkan 440 responden yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur.

 Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error ±4,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Berdasarkan hasil survei, lima sektor dengan tingkat kepuasan tertinggi adalah pelayanan kependudukan sebesar 79,1 persen, disusul sektor kesehatan sebesar 78,6 persen, pendidikan sebesar 67,3 persen, pemberdayaan perempuan sebesar 65,7 persen, serta pertanian sebesar 50,9 persen.

Meski demikian, survei juga mencatat sejumlah sektor yang masih memperoleh tingkat kepuasan di bawah 50 persen. Di antaranya sektor ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan, koperasi dan UMKM, pariwisata, sosial, serta lingkungan hidup. Sektor-sektor tersebut dinilai masih memerlukan perhatian dan peningkatan pelayanan agar mampu memenuhi harapan masyarakat.

Dalam evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PRESiSI mencatat rata-rata tingkat kepuasan masyarakat masih berada di bawah 50 persen. Salah satu catatan diberikan kepada PDAM, di mana 53,9 persen responden menyatakan belum menjadi pelanggan. 

Lembaga survei menilai BUMD perlu meningkatkan kinerja agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pelayanan publik maupun peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Survei juga mengukur respons masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 61,8 persen responden menilai program tersebut membantu meringankan beban ekonomi keluarga.

 Namun, masih terdapat sejumlah kekhawatiran masyarakat, yakni 37 persen responden menyoroti kualitas makanan yang dinilai kurang baik dan tidak sehat, sementara 35,9 persen mengkhawatirkan potensi korupsi atau pemotongan anggaran dalam pengadaan makanan.

Selain itu, survei mencatat bahwa penyaluran bantuan melalui Baznas Kabupaten Lombok Timur masih menjadi perhatian masyarakat. Responden menilai bantuan modal usaha, bedah rumah, maupun santunan masih perlu lebih tepat sasaran agar benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.

Darwan Samudra menegaskan bahwa seluruh hasil survei, baik yang menunjukkan tingkat kepuasan maupun catatan ketidakpuasan masyarakat, diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

“Seluruh temuan ini menjadi masukan bagi pemerintah daerah, terutama dalam mengevaluasi kinerja OPD dan sektor-sektor yang masih memerlukan perbaikan, sekaligus memberikan apresiasi kepada OPD yang telah memperoleh tingkat kepuasan yang baik,” ujarnya.(Id).