GASAK NTB Minta Korwil MBG Lombok Timur dan Seluruh Dapur SPPG Diaudit Menyeluruh

IdTimes.co.id/. LOMBOK TIMUR– Gerakan Advokasi Strategis Analisis Kebijakan Nusa Tenggara Barat (GASAK NTB) mendesak aparat penegak hukum dan lembaga pengawas terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Timur.

Desakan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka penyelidikan dugaan persoalan tata kelola program MBG di tingkat nasional.

Direktur GASAK NTB, Yandis, menegaskan bahwa audit harus dilakukan tidak hanya pada tingkat pusat, tetapi juga menyasar seluruh rantai pelaksanaan program di daerah, termasuk Koordinator Wilayah (Korwil) MBG Lombok Timur, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta titik-titik dapur MBG yang beroperasi di wilayah tersebut.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar dan menyangkut hak masyarakat, khususnya peserta didik. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama. Kami meminta agar Korwil MBG Lombok Timur diaudit serta seluruh dapur dan SPPG diperiksa secara menyeluruh,” tegas Yandis.

Menurut GASAK NTB, audit perlu dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan anggaran, praktik monopoli pengelolaan, mark-up pengadaan bahan pangan, maupun pelanggaran terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain audit keuangan, GASAK NTB juga meminta dilakukan audit operasional terhadap kualitas makanan, mekanisme distribusi, kelayakan dapur, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar sampai kepada penerima manfaat dan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari program yang seharusnya bertujuan meningkatkan gizi masyarakat,” lanjutnya.

GASAK NTB menilai langkah pengawasan yang ketat akan memperkuat kepercayaan publik terhadap program MBG sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan wewenang di tingkat daerah.

Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, GASAK NTB juga mendorong Kejaksaan, BPK, BPKP, dan lembaga pengawas lainnya untuk melakukan audit investigatif secara independen terhadap seluruh pelaksanaan program MBG di Lombok Timur.

“Jangan sampai persoalan yang terjadi di tingkat pusat menjadi alarm yang diabaikan di daerah. Audit menyeluruh adalah langkah penting untuk memastikan program ini berjalan sesuai tujuan dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan negara maupun masyarakat,” tutup Yandis.(Id).