Gubernur Sulteng Tegaskan Komitmen Antikorupsi Lewat Program BERANI | Idtimes
Breaking News
light_mode
Trending Tags

Gubernur Sulteng Tegaskan Komitmen Antikorupsi Lewat Program BERANI

  • account_circle π˜”π˜°π˜© π˜™π˜ͺ𝘒𝘯𝘴𝘺𝘒𝘩
  • calendar_month Sel, 8 Jul 2025

IDTIMES.co.id.|PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, kembali menekankan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Sosialisasi Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Selasa (8/7/2025), di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana, Wakil Gubernur Sulteng dr. Reny A. Lamadjido, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Sulteng. Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan prasasti Tempat Uji Kompetensi (TUK) Antikorupsi β€œManoro” milik BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama seluruh misi pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Ia menjelaskan bahwa dari sembilan program unggulan BERANI (Bersama Anwar-Reny), program kesembilan, yakni BERANI Berintegritas, menjadi landasan dari delapan program lainnya.

β€œTanpa integritas, delapan program lainnya tidak akan berjalan optimal. Pembangunan yang berhasil sangat bergantung pada seberapa jujur dan bersih para aparatur dalam menjalankan tugas dan melayani,” ungkapnya.

Ia juga berbagi pengalamannya saat menjabat sebagai Bupati Morowali selama satu dekade. Selama masa itu, ia rutin melakukan konsultasi dengan KPK untuk memastikan seluruh kebijakan yang diambil tidak menabrak aturan hukum.

β€œSaya tidak pernah merasa alergi terhadap KPK. Justru saya anggap KPK sebagai mitra dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Saya pernah secara langsung meminta pendampingan dari KPK saat menghadapi permasalahan prosedural dalam bantuan penanggulangan bencana. Dengan pendampingan itu, kebijakan kami dapat dijalankan tanpa melanggar regulasi,” jelasnya.

Anwar juga secara tegas menyoroti praktik-praktik menyimpang dalam birokrasi seperti jual beli jabatan dan pengaruh dari tim sukses, yang menurutnya harus dihentikan.

β€œSejak awal saya sudah tegaskan, tidak boleh ada transaksi untuk jabatan. Jangan sekali-sekali mencoba lewat jalur belakang, termasuk melalui istri saya. Bahkan akses ke rumah jabatan pada malam hari saya batasi, kecuali untuk urusan dinas. Ini bagian dari upaya menjaga jarak dari potensi penyimpangan,” tegasnya.

Terkait gratifikasi, Gubernur mengingatkan bahwa bentuk-bentuk pemberian kerap kali dianggap remeh padahal bisa menjadi jebakan moral.

β€œGratifikasi itu sering kali berada di area abu-abu. Meski ada saluran pelaporan, godaan terbesar datang dari hal-hal kecil di sekitar kita. Karena itu, saya selalu mengingatkan ASN agar bersikap tegas dan terbuka,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga mendorong agar Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di setiap OPD dioptimalkan, pelaporan diperkuat, dan kesadaran terhadap Survei Penilaian Integritas dari KPK ditingkatkan sebagai bagian dari pengawasan internal.

Tak hanya menekankan aspek hukum dan prosedural, Gubernur Anwar juga menyampaikan pentingnya membangun budaya integritas berbasis nilai-nilai keagamaan.

β€œKita manusia, dan manusia itu takut pada dua hal: Tuhan dan aparat hukum. Maka nilai religius harus menjadi bagian dari jati diri ASN. Contoh sederhana, shalat tepat waktu itu adalah bentuk kedisiplinan dan cerminan komitmen,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa Sulawesi Tengah saat ini tengah mendorong digitalisasi pemerintahan serta peningkatan layanan publik yang transparan dan memberikan kepastian.

β€œMasyarakat ingin kepastian: kapan selesai, berapa biayanya, dan apa syaratnya. Pelayanan publik yang baik bukan soal kecepatan semata, tapi soal kepastian. Jangan berjanji satu jam jika tak mampu menyelesaikannya dalam satu jam. Karena itulah celah munculnya praktik korupsi kecil,” ucapnya.

Menutup sambutannya, Gubernur berharap kehadiran KPK di Sulteng menjadi momentum untuk memperkuat etika birokrasi dan mendorong pencegahan korupsi secara lebih sistematis.

β€œKita memang bukan malaikat, tapi jangan sampai jadi setan. Selama kita patuh pada aturan dan menjaga integritas, insyaAllah kita akan selamat dan membawa manfaat bagi masyarakat,” tutupnya.

  • Penulis: π˜”π˜°π˜© π˜™π˜ͺ𝘒𝘯𝘴𝘺𝘒𝘩

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pimpin Rapat Persiapan Peringatan Hari Pahlawan Ke-80, Sekda: Teladani Nilai Perjuangan

    Pimpin Rapat Persiapan Peringatan Hari Pahlawan Ke-80, Sekda: Teladani Nilai Perjuangan

    • calendar_month Sel, 4 Nov 2025
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    IDTIMES.co.id.|Buol – Pemerintah Kabupaten Buol melalui Dinas Sosial menggelar rapat Pembahasan Persiapan dan Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan Ke-80 Tahun 2025 berlangsung di ruang rapat Asisten II, pada Selasa (4/11/2025). Pasca dilantik oleh Bupati Buol, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten buol Moh Yamin Rahim langsung memimpin rapat pembahasan persiapan dan pelaksanaan peringatan Hari Pahlawan Ke-80 Tahun 2025. […]

  • Baznas Lombok Timur Bantah Tapi Bisa Berbohong Terkait Pemotongan Zakat 2,5 Persen PPPK

    Baznas Lombok Timur Bantah Tapi Bisa Berbohong Terkait Pemotongan Zakat 2,5 Persen PPPK

    • calendar_month Kam, 12 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    IdTimes.co.id/ LOMBOK TIMUR β€” Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur membantah tudingan terkait adanya pemotongan zakat sebesar 2,5 persen terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetapi benar sesuai hasil rekap Baznas.   Ketua Baznas Lombok Timur H. Muhammad Kamli menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan pemotongan sebagaimana isu yang beredar di tengah […]

  • Gubernur Sulteng Usulkan Bandara Mutia Sis Aljufri Jadi Bandara Hub di Hadapan AHY, Ini Tujuannya!

    Gubernur Sulteng Usulkan Bandara Mutia Sis Aljufri Jadi Bandara Hub di Hadapan AHY, Ini Tujuannya!

    • calendar_month Kam, 10 Jul 2025
    • account_circle π˜”π˜°π˜© π˜™π˜ͺ𝘒𝘯𝘴𝘺𝘒𝘩
    • 0Komentar

    IDTIMES.co.id.|Palu – Di hadapan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si menyampaikan usulan strategis agar Bandara Mutiara Sis Aljufri menjadi bandara β€˜Hub’ yang akan terus ditingkatkan hingga berstatus internasional. Hal ini mencuat dalam pertemuan yang berlangsung hangat di ruang polibu pada Rabu sore (9/7). Dalam paparan […]

  • Gubernur Sulteng Anwar Hafid Bangun Jembatan Gantung Pakai Dana Pribadi untuk Warga Desa Mansungkang

    Gubernur Sulteng Anwar Hafid Bangun Jembatan Gantung Pakai Dana Pribadi untuk Warga Desa Mansungkang

    • calendar_month Sen, 27 Jul 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    IDTIMES.co.id|BANGGAI – Kepedulian Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., kembali diwujudkan melalui aksi nyata. Menjawab keluhan warga Desa Masungkang, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, yang selama bertahun-tahun harus mempertaruhkan nyawa saat menyeberangi sungai, Anwar Hafid memutuskan membangun jembatan gantung menggunakan dana pribadinya. Keputusan itu diambil setelah kondisi warga, terutama anak-anak sekolah yang setiap […]

  • Tingginya Angka Putus Sekolah dan Kesenjangan Akses Pendidikan, Presma UGR; Kinerja Dikbud Lombok Timur Perlu di Surati Ke Malaikat!

    Tingginya Angka Putus Sekolah dan Kesenjangan Akses Pendidikan, Presma UGR; Kinerja Dikbud Lombok Timur Perlu di Surati Ke Malaikat!

    • calendar_month Sab, 16 Mei 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    IdTimes.co.id/LOMBOK TIMUR β€” Tingginya angka putus sekolah serta masih adanya kesenjangan akses pendidikan di Kabupaten Lombok Timur menuai sorotan dari kalangan mahasiswa.   Presiden Mahasiswa Universitas Gunung Rinjani (UGR) menilai kondisi tersebut menjadi indikator perlunya evaluasi serius terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat.   Presiden Mahasiswa UGR, Rengga, mengatakan persoalan pendidikan di Lombok […]

  • Diduga Tak Sesuai, Pengadaan Perlengkapan DPRD Lotim Tahun 2024 Dipertanyakan, Mahasiswa Minta APH Panggil Sekwan

    Diduga Tak Sesuai, Pengadaan Perlengkapan DPRD Lotim Tahun 2024 Dipertanyakan, Mahasiswa Minta APH Panggil Sekwan

    • calendar_month Jum, 2 Mei 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    IdTimes.co.Id/LOMBOK TIMUR –Pengadaan perlengkapan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur yang dilantik tahun 2024 menuai sorotan.Β    Salah satu mahasiswa setempat, Deni, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk memanggil Sekretaris Dewan (Sekwan) guna dimintai keterangan atas dugaan ketidaksesuaian dalam proses pembelian tersebut.   Menurut Deni, pengadaan perlengkapan DPRD yang seharusnya dilakukan […]

expand_less