Pemda Lotim Belum Mengambil Langkah Konkret Terkesan Bungkam Abaikan Permasalahan Petani! Muallani Angkat Bicara

IDTIMES.co.Id|LOMBOK TIMUR – Anggota Komisi IV DPRD Lombok Timur, Muallani, angkat bicara terkait masalah kelangkaan pupuk subsidi yang kian meresahkan petani, terutama menjelang musim tanam saat ini. 

Menurutnya, Pemda Lombok Timur terkesan bungkam dan tidak memberikan respons terhadap persoalan yang kini menghantui sektor pertanian di daerah tersebut.

Muallani menyoroti hasil polling yang dilakukan oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang mengungkapkan bahwa hampir 60 persen kelangkaan pupuk disebabkan oleh ulah pengecer. “Berdasarkan polling yang dilakukan se-Indonesia, permainan pengecer menjadi faktor utama penyebab kelangkaan pupuk subsidi,” ujarnya dalam pernyataan pada Senin (25/01/2025).

Ia menjelaskan bahwa sebenarnya, kelangkaan pupuk tidak seharusnya terjadi karena kebutuhan pupuk bagi setiap petani sudah tercatat dalam data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang diperbarui setiap tahun oleh Dinas Pertanian. 

“Sistem ini seharusnya sudah bisa memastikan distribusi pupuk yang tepat sasaran. Tapi kenyataannya, banyak petani yang kesulitan mendapat jatah pupuk,” ungkapnya.

Muallani juga menekankan bahwa distribusi pupuk tidak boleh diubah, dan kuota pupuk yang sudah dialokasikan untuk petani tidak seharusnya dijual kepada petani lain. Namun, praktik tersebut tetap terjadi di lapangan.

 “Permasalahan utama ada di pengecer. Oleh karena itu, kami mendorong Dinas Pertanian Lombok Timur untuk segera mengevaluasi semua pengecer yang ada,” tegasnya.

Lebih lanjut, Muallani menyarankan agar jumlah pengecer pupuk subsidi ditambah agar distribusi pupuk bisa lebih merata dan dekat dengan petani.

 “Jika perlu, buka peluang lebih banyak pengecer agar distribusi lebih cepat dan tepat sasaran,” jelasnya.

Sebagai pengalaman pribadi, Muallani juga bercerita tentang kesulitan yang ia alami saat hendak mengambil pupuk jatahnya di salah satu pengecer, namun karena terlambat, jatahnya sudah habis.

Selain itu, DPRD Lombok Timur juga mulai mencatat adanya kenaikan harga pupuk subsidi yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). 

Muallani menilai hal ini semakin memperburuk kondisi petani. Meskipun demikian, ia merasa Pemda Lombok Timur masih belum mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Diharapkan, dengan adanya sorotan ini, Pemda Lombok Timur dapat segera merespons permasalahan yang sedang dihadapi oleh para petani dan mencari solusi terbaik agar distribusi pupuk subsidi dapat berjalan dengan lancar dan adil.(ID).