Trending Topik Nasional Usai Guncang Senayan, Gubernur Sulteng Dihubungi Menteri, Ada Apa?

IDTIMES.co.id.|Palu – Dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) bertajuk BERANI NGOPI (Ngobrol Produktif) yang berlangsung di kafe Tanaris, Kamis (1/5), Gubernur Sulteng Dr. H. Anwar Hafid, M.Si menerima telepon ‘tak terduga’ dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Dr. Rachmat Pambudy, M.S.

Dalam percakapan tersebut, terkuak menteri mengundang Gubernur Anwar Hafid bersama Kepala Bappeda Sulteng untuk menghadiri pertemuan penting di kantor kementerian PPN/Bappenas Jakarta pada Senin 5 Mei 2025.

Gubernur menerangkan bahwa pertemuan nanti, akan dibahas sejumlah isu strategis, diantaranya ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor tambang khususnya nikel yang tidak adil bagi daerah penghasil seperti Sulteng.

Sebelumnya hal ini telah disuarakan gubernur pada rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR-RI pada Selasa (29/4).

Keprihatinan gubernur mengenai DBH ke daerah lantas viral di jagat maya dan jadi perhatian nasional.

Hal ini mendorong Menteri PPN menelepon Gubernur Anwar Hafid dengan mengundangnya langsung ke Jakarta untuk memberikan paparan.

Hasil pertemuan tersebut akan dilaporkan Menteri PPN ke Presiden Prabowo untuk ditindaklanjuti.

Dalam pandangan gubernur, akar masalah ketimpangan DBH terletak pada mekanisme pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang saat ini masih diberlakukan di mulut tambang atau sektor hulu, yaitu pada proses eksplorasi dan penambangan.

Hal ini jadi penyebab mengapa nilai DBH ke daerah penghasil minim dan tidak adil, karena pajak dikenakan pada ore atau bijih nikel.

Padahal, jika pengenaan PNBP dilakukan di mulut industri atau hilir, pada produk olahan seperti stainless steel (baja tahan karat) yang memiliki nilai jual tinggi, maka DBH ke daerah diyakini gubernur akan lebih besar dan adil.

Instruksi langsung presiden ke menteri PPN ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat yang responsif terhadap aspirasi daerah dan kepentingan rakyat demi terwujudnya pembangunan yang adil merata.

Gubernur lalu memohon dukungan teman-teman buruh/pekerja agar pertemuan di Jakarta nanti menjadi titik awal perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah penghasil tambang seperti Sulteng guna mendorong pemerataan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Dengan perbaikan kebijakan DBH ini akan berkorelasi dengan meningkatnya PAD sehingga Sulteng bisa bersaing dengan provinsi-provinsi mapan seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat.

“Ini hak daerah yang harus diperjuangkan,” tegasnya dengan berani.

(Sumber: Ro Adpim Setdaprov Sulteng)