SBMI Minta DPRD Lotim dan Disnaker Perkuat Perlindungan bagi Pekerja Migran
- account_circle Admin
- calendar_month Sel, 7 Okt 2025
Oplus_131072
IdTimes.Co.Id/ LOMBOK TIMUR–Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menggelar hearing dengan DPRD Kabupaten Lombok Timur dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat pada Selasa (7/10/2025), guna mendorong penguatan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua SBMI Lombok Timur, Usman, menyoroti minimnya sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan PMI. Menurutnya, meskipun regulasi telah ada, implementasinya masih jauh dari harapan.
“Pemerintah desa pun banyak yang belum memahami isi perda ini. Akibatnya, masyarakat kebingungan dan banyak yang berangkat ke luar negeri secara ilegal,” ujar Usman.
Ia menambahkan, selain perda, terdapat pula Peraturan Bupati (Perbup) tentang pemberdayaan dan perlindungan PMI yang juga belum disosialisasikan secara optimal.
Ketiadaan informasi ini, menurutnya, membuka ruang bagi oknum tekong atau calo yang menawarkan proses keberangkatan cepat, namun tidak sesuai prosedur.
“Kami temukan banyak kasus di desa, oknum menjanjikan proses cepat tanpa jalur resmi, dan masyarakat tergiur. Ini sangat berbahaya,” tegasnya.
Usman juga mengungkapkan kasus tragis yang menimpa seorang perempuan asal Lombok Timur yang meninggal dunia di Sidoarjo, Jawa Timur, usai diberangkatkan secara ilegal oleh oknum tekong.
Ia menilai, kejadian tersebut merupakan bukti lemahnya pengawasan dan sosialisasi aturan perlindungan PMI.
SBMI mendorong agar DPRD dan Disnaker segera mengambil langkah konkret, termasuk mendorong pemerintah desa membuat regulasi turunan di tingkat lokal (Perdes) sebagai panduan perlindungan dan pemberdayaan PMI.(Id).
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar