Wabup Edwin Hadiri GPIPS NTB, Lombok Timur Perkuat Kerja Sama Antar-Daerah untuk Kendalikan Inflasi

IdTimes.co.id/ LOMBOK TIMUR – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkuat sinergi antar-daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mengantisipasi gejolak inflasi.

 Salah satu langkah strategis yang dilakukan yakni melalui penandatanganan kesepakatan Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) bersama Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Komitmen tersebut ditandai dalam Rapat Koordinasi dan Seremoni Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (21/10/2026). 

Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah itu dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya yang mewakili Bupati Lombok Timur.

Mengusung tema “SIGAP PANGAN: Sinergi Penguatan dan Akselerasi Produksi-Hilirisasi Pangan NTB”, kegiatan tersebut berfokus pada penguatan koordinasi lintas daerah, peningkatan produksi pangan, serta percepatan hilirisasi untuk menjaga keterjangkauan harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mewakili arahan Gubernur NTB H. Lalu Muhammad Iqbal, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, H. Lalu Moh. Faozal, menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan. NTB dinilai memiliki potensi besar sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional.

Namun, potensi tersebut perlu diimbangi dengan langkah konkret untuk mengantisipasi dinamika harga komoditas yang dapat memicu inflasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi NTB pada September 2026 tercatat sebesar 4,18 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional pada periode yang sama sebesar 3,28 persen.

Tren inflasi tahunan NTB juga menunjukkan peningkatan, dari 3,01 persen pada Juli menjadi 4,03 persen pada Agustus, kemudian mencapai 4,18 persen pada September 2026. Tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Untuk mengantisipasi kenaikan harga sejumlah komoditas, seperti daging ayam dan telur, pemerintah telah melakukan intervensi melalui berbagai langkah, termasuk kerja sama pasokan telur dengan Pemerintah Kota Bima.

Pemerintah juga mendorong seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar melakukan pemetaan wilayah surplus dan defisit komoditas sejak dini. Komoditas yang menjadi perhatian antara lain cabai rawit, daging ayam, dan bawang merah.

Selain itu, pemantauan harga secara berkala akan diperkuat melalui koordinasi bersama Perum Bulog dan para pelaku usaha guna menjaga kelancaran distribusi serta memastikan mekanisme pasar berjalan efektif.

Gubernur NTB turut menekankan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup diukur dari penghargaan yang diperoleh. Hal terpenting adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat, terutama tersedianya bahan pangan dengan harga yang terjangkau.

Sebagai upaya mencapai target tersebut, Pemprov NTB menetapkan empat agenda utama, yakni memperkuat produksi dan potensi pangan lokal, mengembangkan pertanian yang adaptif terhadap perubahan cuaca, mempercepat Kerja Sama Antar-Daerah dan hilirisasi pangan, serta memperkuat tata kelola pengendalian inflasi yang terintegrasi di seluruh kabupaten/kota.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Hario Kartiko Pamungkas, menyampaikan bahwa GPIPS merupakan langkah konkret di tingkat daerah untuk melengkapi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Menurutnya, pengendalian inflasi pangan harus bertumpu pada empat pilar utama atau 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Ia mengingatkan bahwa inflasi NTB sebesar 4,18 persen pada September 2026 harus menjadi perhatian bersama. Diperlukan keselarasan kebijakan, koordinasi yang kuat, serta sinergi lintas sektor agar pengendalian inflasi berjalan lebih efektif.

Penanganan inflasi, lanjutnya, tidak dapat hanya mengandalkan intervensi harga dalam jangka pendek. Penguatan produktivitas di sektor hulu dan percepatan hilirisasi pangan secara berkelanjutan juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Lombok Timur menandatangani kesepakatan Kerja Sama Antar-Daerah bersama Pemkab Lombok Barat dan Pemkab Sumbawa Barat. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan, menjaga ketersediaan komoditas, serta menekan tekanan inflasi di wilayah NTB.

Kegiatan tersebut turut dihadiri seluruh kepala daerah se-NTB, perwakilan Palang Merah Indonesia (PMI), serta Kepala BPS Provinsi NTB.

Melalui penguatan kerja sama lintas daerah dan sinergi pengendalian inflasi, pemerintah berharap stabilitas harga pangan dapat terjaga sehingga masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.(id).