Sekda Lotim Sebut SPPG 262 Unit, Anggaran Gaji Karyawan 29 Milyar dan Belanja Bahan Capai 132 Milyar Setiap Bulan

IdTimes.co.id/ LOMBOK TIMUR– Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik memaparkan berbagai dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Dialog Publik bertema “MBG dalam Perspektif Baru: Antara Kepentingan Rakyat atau Beban APBN” yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Selong, Ahad (5/7).

Dalam pemaparannya, Juaini Taofik menjelaskan bahwa tujuan utama program MBG adalah meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama bagi peserta didik mulai dari jenjang PAUD, pendidikan dasar hingga menengah, pesantren, balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat dari keluarga kurang mampu maupun yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurutnya, dari perspektif manajemen publik, MBG tidak hanya dipandang sebagai administrasi pemerintahan semata, tetapi merupakan bagian dari administrasi pembangunan yang menuntut orientasi pada solusi, fleksibilitas, serta hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

“Lombok Timur menjadi salah satu daerah dengan jumlah lokus MBG terbanyak. Karena itu, dampak nyata program ini perlu terus diukur secara ilmiah,” ujarnya.

Ia pun mendorong akademisi dan mahasiswa untuk melakukan penelitian mengenai implementasi MBG. Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pada masa mendatang.

Dari sisi ekonomi, Sekda menegaskan bahwa seluruh pendanaan MBG berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia mengungkapkan, di Lombok Timur terdapat 262 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah menyerap tenaga kerja lokal. Alokasi anggaran untuk gaji karyawan, pengelola SPPG, dan relawan mencapai lebih dari Rp29 miliar, sedangkan belanja bahan makanan mencapai lebih dari Rp132 miliar setiap bulan.

Menurutnya, perputaran anggaran tersebut memberikan trickle-down effect atau efek berganda terhadap perekonomian daerah yang tercermin melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dari aspek tata kelola pemerintahan, Juaini Taofik menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari kewenangan pemerintah pusat. 

Meski demikian, ia menilai pelaksanaan operasional di daerah perlu melibatkan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota agar pengawasan berjalan lebih efektif.

Ia juga menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus terbuka terhadap evaluasi.

“Karakteristik kebijakan publik yang baik adalah dapat dievaluasi dan disempurnakan. Tidak ada kebijakan yang sejak awal langsung sempurna. Karena itu, kritik dan saran merupakan hal yang wajar dan diperlukan,” katanya.

Sementara itu, Senior HMI Muhammad Saleh menilai Program MBG merupakan implementasi konsep welfare state atau negara kesejahteraan, di mana negara berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang pangan.

Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaan program tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa didukung sistem yang kuat dan akuntabel. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan tata kelola yang baik untuk menjamin efektivitas program.

Sebagai alternatif, Muhammad Saleh mengusulkan penguatan kantin sekolah berbasis zonasi desa maupun kecamatan sebagai pusat distribusi makanan bergizi.

 Model tersebut dinilai mampu menjaga higienitas makanan, mempermudah pengawasan, meminimalkan potensi penyimpangan anggaran, serta memastikan manfaat program benar-benar dirasakan peserta didik.

Ia berharap mahasiswa dapat terus mengawal implementasi Program MBG agar berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi sehingga mampu mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Dialog publik yang diinisiasi HMI Cabang Selong tersebut turut dihadiri kalangan akademisi, mahasiswa, dan sejumlah organisasi kemasyarakatan.(Id).