Potensi Mutasi Pejabat Lotim di Pemerintahan “SMART “

IDTIMES.CO.ID/LOMBOK TIMUR — Isu potensi mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menjadi perbincangan hangat di kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat, sekitar dua puluh enam (26) orang ASN yang akan di mutasi.

Spekulasi mengenai rotasi jabatan mencuat, terutama setelah berbagai persoalan yang dihadapi oleh sejumlah pejabat yang menempati posisi strategis di organisasi perangkat daerah (OPD). 

Beberapa pejabat dikabarkan akan dipindah, sementara yang lainnya khawatir karena kinerja mereka yang dinilai buruk. Berikut adalah sorotan terhadap kinerja beberapa pejabat yang menjadi bahan pembicaraan.

1. Hasni (Kaban BPKAD Lotim)

Hasni, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Timur, menjadi sorotan karena sering dipandang mempersulit proses pencairan dana. 

Selain itu, catatan buruk yang tercatat selama masa jabatannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Timur, yang diduga memanfaatkan dana zakat untuk kepentingan politik selama Pilkada, turut mencuat.

 Pada masa jabatannya di BPKAD, terungkap bahwa adanya masalah terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk ke BPKAD tidak sinkron dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Perdagangan, menambah daftar permasalahan yang dihadapi Hasni.

2. Muhsin (Kepala Bapenda Lotim)

Muhsin, yang menjabat sebagai Kepala Bapenda Lombok Timur, mendapat sorotan terkait penarikan retribusi yang bermasalah, terutama dari pengusaha tambang galian, hotel, dan UMKM. 

Terdapat keluhan mengenai dana harian petugas yang tidak dibayarkan, serta adanya kuasi yang tidak memiliki stempel sah. Penarikan retribusi dari Galian C ilegal serta kebocoran retribusi mencapai milyaran rupiah yang sering terjadi .

3. Mugni (Kepala BKPSDM Lotim)

Mugni, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur, mendapat kecaman dari Tenaga Honorer dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. 

Pernyataan-pernyataan yang tidak menyenangkan terhadap tenaga honorer dan sikap arogan yang ditunjukkan Mugni terhadap ASN dan tenaga honorer menambah ketegangan. Bahkan DPRD Lotim meminta evaluasi terhadap kinerjanya di BKPSDM. Keputusan-keputusan yang sering diambilnya tanpa koordinasi dengan pimpinan dinilai merugikan banyak pihak.

4. Indar Jaya (Pejabat terkait proyek)l

Indar Jaya menjadi sorotan tajam terkait dugaan praktik jual beli proyek dan permintaan fee yang dianggap terlalu tinggi oleh rekanan. Dalam penilaiannya, Indar tidak mampu mengelola proyek dengan baik, termasuk proyek rehabilitasi SD dan SMP yang tidak berjalan sesuai rencana. Rekanannya bahkan melaporkan bahwa proyek tersebut ditinggalkan begitu saja, memperburuk citra Indar.

5. Izzuddin (Kadis Dikbud Lotim)

Izzuddin, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur, sering disebut-sebut akan dipindahkan dari jabatannya. Izzuddin dikenal sebagai pejabat yang sulit ditemui, terkesan arogan, dan kurang komunikatif. 

Program Chromebook senilai lebih dari 2 miliar rupiah yang dikelola oleh Dikbud menjadi sorotan, terutama terkait spek yang tidak sesuai dan pembagian yang tidak merata ke sekolah-sekolah, serta minimnya komunikasi dengan pihak guru.

6. Dewanto (Kadis PUPR Lotim)

Dewanto, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur, mendapat perhatian publik terkait sejumlah proyek yang tidak berjalan dengan baik. Sebelumnya, Dewanto menjabat sebagai Kepala Dinas Dikbud, dan pada masa jabatannya, program Chromebook senilai lebih dari 30 miliar rupiah mendapat sorotan karena spek yang tidak sesuai. 

Di Dinas PUPR, proyek Pendopo Wakil Bupati senilai lebih dari 2 miliar rupiah tahun 2024 juga mendapat kritik karena belum selesai pada Maret 2024, meskipun dana untuk penyelesaiannya telah dialokasikan.

7. Pathurhaman (Kadis Dikes Lotim)

Pathurhaman, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, mendapat perhatian karena kurangnya pengawasan terhadap petugas puskesmas yang sering kali membuat resah keluarga pasien. 

Selain itu, proyek pembangunan puskesmas di Sakra Timur dan postu yang anggarannya mencapai miliaran rupiah dianggap tidak sesuai dengan spek, dan banyak fasilitas yang rusak, seperti ranjang pasien yang tidak diganti.

8. Ahmad (Kadis P3AKB Lotim)

Ahmad, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Lombok Timur, juga mendapat sorotan, terutama terkait masalah pembayaran honor tenaga honorer. 

Terdapat keluhan dari 130 orang tenaga honorer yang honor bulan Februari dan Maret belum dibayarkan, serta adanya ancaman terhadap tenaga honorer untuk mengundurkan diri jika masalah ini mencuat ke media. Selain itu, tidak ada transparansi dalam pengelolaan dana pembelian kuota untuk kader, dan dana sosialisasi pencegahan kekerasan seksual sering dipotong.

Potensi mutasi pejabat di Kabupaten Lombok Timur mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pemerintahan yang bersih dan transparan. 

Beberapa pejabat yang saat ini berada di posisi strategis mendapat sorotan tajam akibat berbagai permasalahan yang mengarah pada kinerja yang buruk, praktik korupsi, dan ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran. Sebagai hasilnya, masyarakat dan ASN menantikan langkah konkret dari pemerintah dalam melakukan evaluasi dan perubahan yang diperlukan demi tercapainya pemerintahan yang lebih baik.(ID).