Mentri Keuangan Purbaya di Minta Turun Terkait Kredit Macet Miliaran Rupiah di Selaparang Financial, Minta Audit dan Transparansi Pengelolaan
- account_circle Admin
- calendar_month Sen, 10 Nov 2025
IdTimes.co.Id/ LOMBOK TIMUR – Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T) menyoroti tingginya angka kredit macet di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Selaparang Financial yang mencapai nilai miliaran rupiah.
Berdasarkan data yang dihimpun, persentase kredit bermasalah di lembaga pembiayaan milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur itu dilaporkan telah melebihi 10 persen, jauh di atas batas wajar standar pengelolaan keuangan BUMD.
Direktur LK2T, Dr. Karomi, menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan struktural dalam proses pengajuan hingga penyaluran kredit.
“Jika kredit macet sudah melampaui 10 persen, berarti ada masalah serius dalam mekanisme verifikasi dan penyaluran. Hal ini perlu ditelusuri secara transparan,” tegas Karomi, Senin (10/11).
Menurutnya, tingginya rasio kredit bermasalah bisa disebabkan lemahnya pengawasan internal, buruknya manajemen risiko, hingga kelalaian dalam analisis kelayakan debitur. Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya praktik keberpihakan atau tekanan kepentingan tertentu dalam proses persetujuan kredit.
Karomi menambahkan, lemahnya uji kelayakan dan minimnya upaya penagihan membuat BUMD berisiko mengalami kerugian berkepanjangan.
“BUMD seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan justru menjadi beban keuangan. Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.
LK2T juga mempertanyakan penerapan standar analisis kredit seperti metode 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral), sistem penilaian agunan, serta pengawasan pasca penyaluran dana di Selaparang Financial.
“Jangan sampai muncul kesan pembiaran atau bahkan perlindungan terhadap debitur tertentu,” tambahnya.
Sebagai langkah perbaikan, LK2T mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk melakukan audit eksternal mendalam, evaluasi kinerja divisi penilaian kredit, serta meningkatkan transparansi laporan keuangan kepada DPRD.
Selain itu, LK2T meminta adanya penegakan sanksi terhadap debitur yang menghindar dan penguatan SOP pengajuan kredit guna mencegah kebocoran dana.
“Selaparang Financial harus dibenahi. Tanpa transparansi dan kontrol ketat, kredit macet hanya akan membengkak dan merugikan masyarakat Lombok Timur,” tutup Karomi.(Id).
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar