Di Hantui Oleh Pokir dan Sebagai Mitra MBG! DPRD Lombok Timur Kini Mulai Bungkam, Tak Berani Angkat Suara Soal Isu Daerah
- account_circle Admin
- calendar_month Sab, 30 Mei 2026
IdTimes.co.id/ LOMBOK TIMUR – Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga pengawas dan penyambung aspirasi masyarakat mulai menjadi sorotan publik. Karena saat ini di nilai sebagian anggota DPRD menjadi mitra penyuntik dana MBG milik mereka dan kini pokir menjadi sorotan.
Sejumlah kalangan menilai DPRD Lombok Timur belakangan cenderung pasif dan kurang vokal dalam merespons berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat,30/05/2026.
Kritik tersebut muncul seiring mencuatnya sejumlah isu strategis daerah, mulai dari persoalan kelangkaan LPG 3 kilogram, tata kelola sektor pariwisata, hingga berbagai persoalan pelayanan publik yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari lembaga legislatif.
Masyarakat menilai DPRD seharusnya hadir sebagai garda terdepan dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah.
Namun, dalam beberapa kasus, respons yang muncul dinilai belum maksimal sehingga memunculkan kesan bahwa para wakil rakyat lebih memilih diam dibanding menyuarakan kepentingan masyarakat.
Sorotan tajam bahkan sempat muncul saat terjadi kelangkaan LPG 3 kilogram di Lombok Timur. Dalam pemberitaan yang beredar, sejumlah aktivis menilai DPRD terkesan membisu dan belum menunjukkan langkah konkret dalam menyikapi persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat kecil dan pelaku UMKM.
Meski demikian, DPRD Lombok Timur sebelumnya juga tercatat aktif dalam sejumlah agenda kelembagaan, seperti pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah (Perda) terkait perlindungan masyarakat hukum adat dan tata kelola pariwisata berkelanjutan.
DPRD juga beberapa kali menyampaikan sikap terkait persoalan pengelolaan destinasi wisata serta berbagai isu pelayanan publik.
Sejumlah masyarakat berharap DPRD Lombok Timur dapat kembali memperkuat fungsi pengawasan dan lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang berkembang.
Sebagai lembaga representasi rakyat, DPRD dinilai memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat mendapat perhatian serta tindak lanjut yang jelas.
Hingga saat ini, masyarakat masih menantikan langkah-langkah konkret DPRD Lombok Timur dalam menyikapi berbagai isu daerah yang terus berkembang, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.(Id).
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar