Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Lotim Dipertanyakan, Kabag Di Tudingan Goipkan Kegiatan Wabup dan Pimpinan OPD
- account_circle Admin
- calendar_month Sel, 9 Jun 2026
IdTimes.co.id/ LOMBOK TIMUR— Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali menjadi sorotan.
Sejumlah pihak menilai publikasi kegiatan pimpinan daerah, khususnya Wakil Bupati Lombok Timur, belum berjalan optimal.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Lombok Timur, Eka Taufan Pradita, membantah anggapan bahwa pihaknya memiliki kewenangan untuk memboikot atau mengabaikan kegiatan pimpinan daerah.
“Seorang kabag berposisi sebagai staf dan bawahan. Tidak punya kuasa atau kewenangan untuk memboikot kegiatan pimpinan,” ujar Taufan saat dikonfirmasi, Selasa (9/6/2026).
Namun, saat ditanya terkait adanya permintaan liputan yang disebut-sebut tidak ditindaklanjuti sehingga sejumlah kegiatan Wakil Bupati tidak terpublikasi secara luas, Taufan tidak memberikan tanggapan lebih lanjut.
Sementara itu, Ketua Forum Bersatu Rakyat (FBR) Lombok Timur, Eko Rahadi, menilai kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan perlu dievaluasi agar publikasi kegiatan pemerintah daerah dapat berjalan lebih maksimal.
Menurut Eko, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan seharusnya aktif berkoordinasi dengan seluruh unsur pimpinan daerah, mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
“Seharusnya kabag harus aktif menanyakan kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan para kepala OPD terkait agenda yang dilaksanakan setiap hari kerja,” kata Eko.
Ia menilai kurangnya komunikasi terkait agenda kegiatan pimpinan dan OPD berpotensi menyebabkan informasi kegiatan pemerintahan tidak tersampaikan secara optimal kepada media massa.
“Komunikasi yang baik diperlukan agar teman-teman media mengetahui agenda kegiatan dan dapat mempublikasikannya kepada masyarakat,” ujarnya.
Eko juga mengaku melihat adanya indikasi sejumlah kegiatan Wakil Bupati kurang mendapatkan eksposur dibandingkan kegiatan pejabat daerah lainnya.
“Ada indikasi kegiatan Wakil Bupati kurang terekspos sehingga jarang diketahui masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Eko menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
“Transparansi kegiatan pimpinan harus dijaga. Semua unsur pimpinan daerah perlu mendapatkan porsi publikasi yang proporsional sesuai tugas dan kegiatannya,” tandasnya.(Id).
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar