Pemkab Buol Bahas Inflasi Daerah, Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok dan Pengendalian Harga

IDTIMES.co.id.|Buol – Pemerintah Kabupaten Buol menggelar rapat tindak lanjut rapat koordinasi (rakor) inflasi daerah yang membahas Indeks Perkembangan Harga (IPH) periode M-1 dan M-2.April. Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati Buol, Selasa 14 April 2026.

Dalam sambutannya, Sekda Buol, Moh Yamin Rahim menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam pengendalian inflasi daerah melalui pemantauan rutin bersama pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan.

Ia menegaskan bahwa perkembangan IPH menjadi perhatian serius, khususnya dalam memastikan efektivitas langkah pengendalian harga dan ketersediaan bahan pokok.

“Pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok terus dilakukan dan secara umum masih terkendali. Namun, komoditas cabai menjadi perhatian khusus karena memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara lokal guna mengurangi ketergantungan dari luar daerah,” ujarnya.

Sekda juga menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan lahan serta penguatan sektor pertanian sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah. Selain itu, pemerintah pusat juga mendorong program strategis seperti cetak sawah baru yang perlu didukung dengan data progres di daerah.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan bahwa rapat ini menjadi penting mengingat perkembangan harga di Kabupaten Buol cukup dinamis dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan pemantauan, Buol sempat masuk 10 besar nasional dengan kenaikan IPH tertinggi sebesar 4,29 yang dipengaruhi oleh komoditas cabai rawit, daging sapi, dan daging ayam ras.

“Tingginya permintaan, khususnya menjelang hari raya, serta belum stabilnya pasokan menjadi faktor utama kenaikan harga. Oleh karena itu, diperlukan langkah cepat untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi,” jelasnya.

Dari sisi ketersediaan pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melaporkan bahwa beberapa komoditas masih mengalami defisit, seperti bawang merah dan cabai rawit, sementara komoditas lain seperti beras dan jagung dalam kondisi surplus. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan produksi lokal, khususnya pada komoditas hortikultura.

Perwakilan BPS menyampaikan bahwa IPH Kabupaten Buol pada M1 April tercatat sebesar 4,53 dan M2 April sebesar 4,29. Angka ini menempatkan Buol dalam 10 besar nasional serta peringkat pertama di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan komoditas utama penyumbang kenaikan yaitu cabai rawit, daging sapi, dan daging ayam ras.

Sementara itu, Kepala Bappeda menekankan bahwa inflasi yang terjadi bersifat spesifik pada komoditas tertentu, sehingga memerlukan intervensi yang tepat, tidak hanya melalui operasi pasar, tetapi juga melalui penguatan ketersediaan stok dan perencanaan produksi berbasis komoditas.

Dukungan juga disampaikan oleh unsur TNI dan Polri yang siap membantu menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah, termasuk dalam pengembangan sektor pertanian dan peternakan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menambahkan bahwa pengendalian harga tidak hanya bergantung pada ketersediaan stok, tetapi juga kelancaran distribusi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor hingga ke tingkat desa untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kabag Ekonomi dan Pembangunan menegaskan pentingnya penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui perencanaan yang lebih sistematis dan berbasis data. Ia juga menyoroti kebutuhan pangan yang cukup besar dalam program dapur umum yang berpotensi memengaruhi harga pasar.

Rapat ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah strategis dan konkret dalam mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Buol.

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Moh. Yamin Rahim, SH., MH, dan dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Syarif Pusadan, SH⁸, MH, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, perwakilan BPS, serta jajaran staf dan insan pers.***