Aksi Tiga Desa Demo di Kantor Desa Masing-Masing, Kadis PMD Hambali Dinilai Kembali Tutup Mata di Balik Kisruh!

IdTimes.co.Id/ LOMBOK TIMUR— Ratusan warga dari Desa Sudadi, Madayin, dan Sakra menggelar aksi unjuk rasa di kantor desa masing-masing, Senin, (05/01/2026).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kinerja pemerintah desa yang dinilai tidak transparan dan tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Ratusan warga Desa Madayin, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur melakukan aksi penyegelan kantor Desa Madayin. Aksi penyegelan kantor tersebut dilakukan buntut aspirasi dan tuntutan yang disampaikan warga terhadap Kades Madayin tidak direspon dengan baik.

Sementara itu sebelum aksi penyegelan dilakukan dari perangkat desa Madayin mengeluarkan pernyataan sikap yang intinya meminta Kades untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan meminta Bupati mencopot Kades.

“Kalau tidak ada kejelasan maka kami perangkat desa Madayin menyatakan diri mogok kerja sampai apa yang menjadi tuntutan direspon,” kata para perangkat desa Madayin saat menyampaikan pernyataan sikapnya.

 Massa membawa poster dan spanduk berisi tuntutan serta berorasi di halaman kantor desa dengan pengawalan aparat keamanan.

Di Desa Sudadi, aksi berlangsung sejak pagi hari dan sempat memanas ketika warga meminta kepala desa menemui massa secara langsung. 

Kedatangan Masyarakat pada hari Senin ini meminta kepada kepala desa agar membatalkan hasil seleksi kepala wilayah yang memilih orang luar sakra menjadi kepala wilayah. 

Menurutnya, dirinya selaku masyarakat mau di pimpin oleh masyarakay sakra sendiri, bukan yang berasal dari luar sakra

“Kenapa orang luar yang dipilih menjadi kepala wilayah, dia kan tidak mengenal wilayah,”kata toni salah satu perwakilan masyarakat dalam orasinya.

Menanggapi peryataan masyarakat, Pejabat Sementara Kepala desa sakra Zainul Arifin mengatakan proses seleksi diatur dengan permendagri 67 tahun 2017 dimana persyaratan menjadi perangkat desa adalah warga Indonesia

Kemudian dalam Permendagri juga disebutkan ada KTP dan dukungan dari 10 persen dari wilayah tersebut.”Kami hanya menjalankan aturan yang ada, kalau mau tolak aturn, silahkan tolak, yang penting kami tetap menjalankan aturan.

“Silahkan bapak bakar kantor desa ini, saya mau lihat seperti apa bapak yang mau bakar kantor,”katanya menanggapi masyarakat banyak

Bukan hanya itu, dalam menanggapi masyarakat yang banyak, pjs melontarkan perkataan yang membuat masyarakat marah. Dimana pjs kepala desa mengatakan, kalau masyarakat berani, saya juga berani sama anda.

Hal serupa juga terjadi di Desa Madayin dan Sakra, di mana warga mendesak pemerintah desa memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran desa.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur Hambali yang menjabat sebagai Kepala PLT Inspektur Inspektorat yang sebelumnya dikabarkan akan hadir, tidak terlihat di lokasi aksi.

 Sejumlah warga menilai ketidakhadiran Kadis PMD sebagai bentuk menghindari tanggung jawab di tengah kisruh yang terjadi di tingkat desa.

“Kami kecewa karena pihak kabupaten tidak hadir untuk mendengar langsung keluhan masyarakat,” ujar salah seorang perwakilan massa aksi.

Dalam aksi itu, warga menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya keterbukaan pengelolaan dana desa, perbaikan pelayanan publik, serta kejelasan program pembangunan yang dinilai tidak merata.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di ketiga desa terpantau kondusif. 

Aparat keamanan masih berjaga untuk mengantisipasi kemungkinan lanjutan aksi. Pihak pemerintah desa belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan warga, sementara Dinas PMD Lombok Timur juga belum dapat dikonfirmasi.(Id).