Ketua Umum LK2T: Dugaan Pengoplosan 100 Ton Beras di Gudang Sewa Bulog Lotim Adalah Tamparan Keras Tata Kelola Pangan
- account_circle Admin
- calendar_month Ming, 16 Nov 2025
IdTimes.co.Id/ LOMBOK TIMUR —Ketua Umum Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T) menilai kasus dugaan pengoplosan lebih dari 100 ton beras di gudang sewaan Bulog Cabang Lombok Timur sebagai indikasi rapuhnya tata kelola dan pengawasan stok pangan strategis negara.
Menurut Ketua Umum LK2T, kejadian ini tidak dapat dianggap sebagai kelalaian kecil, melainkan mencerminkan persoalan sistemik yang harus dibongkar secara terbuka.
“Pertanyaan mendasarnya sederhana: bagaimana mungkin beras sebanyak itu bisa dioplos tanpa terdeteksi?” ujarnya dalam keterangan resmi.
Ia menegaskan bahwa hasil penelusuran LK2T menunjukkan lemahnya pengawasan di gudang sewaan Bulog. Gudang yang menyimpan stok pangan strategis seharusnya memiliki kontrol ketat terkait perpindahan barang, keluar-masuk kendaraan, hingga akses orang. Namun fakta bahwa ratusan ton beras dapat berubah bentuk menunjukkan adanya kelonggaran serius.
Dalam gudang sewaan, kata dia, masalah makin kompleks. Standar keamanan tidak selalu berada di bawah kendali penuh Bulog sehingga CCTV kerap tidak memadai, akses orang luar longgar, dan pencatatan stok masih bergantung pada laporan manual. Kondisi itu memberi ruang bagi praktik curang yang dilakukan secara bertahap dan terencana.
“Pengoplosan lebih dari 100 ton beras bukan aksi individu. Ini membutuhkan tenaga, alat, koordinasi, dan waktu. Tidak mungkin terjadi tanpa kelengahan internal, atau bahkan dugaan pembiaran,” tegasnya.
LK2T menilai kejadian ini menunjukkan tidak berfungsinya prinsip tata kelola yang seharusnya dijalankan Bulog, seperti transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal yang efektif. Selain merugikan konsumen, pengoplosan dalam skala besar dapat mengganggu stabilitas harga dan merusak kepercayaan publik terhadap Bulog sebagai lembaga penyangga pangan.
Atas dasar itu, LK2T mendorong Bulog melakukan audit total, mulai dari audit stok, audit SOP pergudangan, hingga audit personalia. Lembaga tersebut juga meminta transparansi penuh terkait pihak yang bertanggung jawab serta skema perbaikan yang akan diterapkan.
“Jika 100 ton lebih beras bisa dioplos tanpa terdeteksi, itu berarti sistem kita sedang sakit. Penyelesaiannya bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi mereformasi mekanisme yang memungkinkan praktik ini terjadi,” tutupnya.(Id).
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar