Dapat Posisi ke 10 dari 360 Kabupaten, Tim TPID Rakor Pengendalian Inflasi Secara virtual

Idtimes.co.id/LOMBOK TIMUR– Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi M2 bulan April 2025 yang digelar serentak secara nasional pada Senin pagi (14/04), diwarnai dengan agenda tambahan berupa sosialisasi program nasional Sekolah Unggulan Garuda di Lombok Timur.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia begitu juga dengan pemerintah Daerah Lombok Timur.

 Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Timur turut hadir secara virtual dari ruang rapat Bupati.

Mengawali jalannya rakor, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, memaparkan program unggulan pendidikan nasional bertajuk Sekolah Unggulan Garuda. 

Program ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari realisasi Asta Cita nomor 4, yang menitikberatkan pada penguatan pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, dan pendidikan.

“Indonesia masih kekurangan akses terhadap pendidikan yang mampu melahirkan generasi unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekolah Unggulan Garuda hadir untuk membuka akses tersebut,” ujar Stella dalam paparannya.

Menurutnya, program ini akan menyasar jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan dikelola langsung di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagai program strategis nasional. 

Ekosistem sekolah ini akan dikembangkan melalui dua pendekatan: pembangunan SMA baru dan transformasi SMA yang telah ada. Tiga pilar utama yang menjadi landasan program yakni pemerataan kesempatan berprestasi, pembentukan karakter kepemimpinan menuju Indonesia Emas 2045, serta penyediaan pendidikan berkualitas tinggi yang berpadu dengan pengabdian masyarakat.

Stella juga mendorong pemerintah daerah untuk turut ambil bagian dengan mengajukan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Unggulan Garuda.

Setelah pemaparan program pendidikan, rakor dilanjutkan dengan laporan kondisi Indeks Perkembangan Harga (IPH) M2 April 2025 yang disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti. 

Ia menyebutkan, sebanyak 25 provinsi mengalami kenaikan IPH, 12 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi berada dalam kondisi stabil.

Komoditas penyumbang terbesar kenaikan IPH nasional antara lain bawang merah dan cabai merah. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), IPH tercatat naik sebesar 1,05%, yang dipicu oleh lonjakan harga cabai rawit, bawang merah, dan jeruk. Lombok Timur bahkan menempati peringkat ke-10 dari seluruh kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi secara nasional, mencapai 4,05%. Komoditas dominan penyumbang inflasi daerah ini antara lain cabai rawit (3,9376%), bawang merah (0,1788%), dan beras (0,1122%).

Merespons kondisi tersebut, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menekankan pentingnya peran aktif kepala daerah dalam mengendalikan inflasi, khususnya melalui langkah-langkah konkret seperti penanaman komoditas pangan strategis.

“Kepala daerah, terutama yang baru menjabat, harus mampu mengendalikan harga komoditas yang selama ini menjadi penyebab utama inflasi,” tegasnya.

Rapat ditutup dengan penekanan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi serta pembangunan SDM unggul, sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaya saing di masa depan.(Id).