Pihak Sekolah Desak TT Lembaran Kosong, Dikbud Lotim Diduga Sarang Mafia Chromebook!

Idtimes.co.id/Lombok Timur – Kasus dugaan korupsi yang melibatkan pengadaan Chromebook di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur pada tahun 2022 semakin memanas. 

Beberapa pihak sekolah yang menerima bantuan perangkat tersebut mengungkapkan adanya pemaksaan untuk tanda tangan (TT) pada lembaran kosong yang tidak mencantumkan rincian anggaran yang jelas.

Salah satu pihak sekolah yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa mereka sempat menanyakan perihal anggaran pengadaan Chromebook tersebut. 

Namun, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur justru bersikeras dan menanggapi dengan cara yang tidak transparan.

Mantan Oknum pejabat Lotim diduga kerap tutup mata dan telinga ketika di minta konfirmasi, diduga agar bisa membuat Kasus tidak di goreng.

“Kami sempat menanyakan dulu, tapi pihak Dinas malah ngotot,” ujar sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, pada 7 Februari 2025.

Lebih lanjut, sumber tersebut menambahkan bahwa lembaran yang diberikan kepada pihak sekolah tidak mencantumkan angka anggaran yang jelas maupun sumber dari anggaran tersebut.

“Kami heran, diberikan lembaran yang tidak ada jumlah anggarannya dan dari mana anggarannya,” jelasnya dengan nada bingung.

Bahkan, pihak sekolah mengungkapkan bahwa ada ancaman yang datang dari pihak Dinas jika mereka tidak mau menandatangani lembaran kosong tersebut. “Kalau mau tanda tangan (TT), kalau tidak mau, kami alihkan bantuan program ini ke sekolah lain. Itu katanya pihak Dinas,” ujar pihak sekolah, seraya menyampaikan bahasa yang diterima dari Dikbud Lombok Timur.

Di waktu yang bersamaan, Hadi, salah satu aktivis di Lombok Timur, mendesak agar pihak berwenang segera memberikan penjelasan terkait kasus ini.

 Ia juga mengungkapkan keyakinannya bahwa Kejaksaan Negeri Lombok Timur akan menindaklanjuti kasus ini dengan profesional.

“Kami yakin Kejaksaan Negeri Lombok Timur akan menindaklanjuti kasus Dikbud Lotim ini dengan profesional,” tegas Hadi.

Kondisi ini tentu menambah kecurigaan terkait dugaan mafia dalam pengadaan Chromebook di Dikbud Lombok Timur yang semakin berkembang.

 Masyarakat berharap agar pihak berwenang dapat memberikan penjelasan yang transparan dan mengusut tuntas kasus ini, demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Apakah pihak Dikbud Lombok Timur akan memberikan klarifikasi terkait isu ini? Atau kasus ini akan terpendam begitu saja? Waktu yang akan menjawab.(Id).