Nelayan NTB Desak Pemerintah Revisi Kebijakan Perikanan, Lale Yaqut Angkat Bicara
- account_circle Admin
- calendar_month Kam, 23 Jan 2025
IDTIMES.co.Id|Mataram, NTB – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Lale Yaqutunnafis, Sos., MM. dari Fraksi Gerindra, menanggapi seruan Forum Nelayan Lombok (FORNEL) yang mendesak pemerintah untuk merevisi sejumlah kebijakan perikanan yang dinilai memberatkan nelayan kecil.
Menurut Lale Yaqut, salah satu masalah utama yang disorot adalah kebijakan pemasangan Vessel Monitoring System (VMS), yang dianggap memberatkan nelayan kecil baik dari segi biaya pemasangan maupun operasional.
“Biaya pemasangan dan operasional VMS sangat mahal dan memberatkan nelayan kecil,” ujarnya saat diwawancarai pada Rabu (22/1).
Selain itu, Lale menambahkan bahwa VMS sering mengalami gangguan teknis, sehingga menghambat aktivitas perikanan yang vital bagi nelayan.
FORNEL pun mengusulkan agar kewajiban pemasangan VMS dicabut untuk kapal nelayan kecil dan diganti dengan metode pengawasan yang lebih sederhana dan terjangkau.
Selain itu, mereka juga menyoroti kebijakan kuota penangkapan ikan yang dianggap membatasi penghasilan nelayan tanpa mempertimbangkan kondisi perairan dan musim ikan.
“Kami meminta pemerintah mencabut kebijakan kuota ini, terutama untuk kapal nelayan kecil,” jelas Lale.
Masalah lain yang menjadi perhatian FORNEL adalah zona penangkapan ikan. Mereka meminta agar pemerintah memberikan fleksibilitas bagi nelayan untuk menangkap ikan di lebih dari satu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), mengingat migrasi ikan yang tidak terbatas pada satu WPP dan faktor cuaca yang sulit diprediksi.
FORNEL juga meminta pemerintah untuk menurunkan tarif Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dinilai terlalu tinggi, yakni 5%, serta menyesuaikan harga acuan ikan agar sesuai dengan harga pasar. Mereka juga mengeluhkan ketidakjelasan prosedur pembayaran selisih hasil tangkapan yang merugikan nelayan.
Terakhir, FORNEL meminta agar pemerintah memberikan izin pengangkutan ikan dari pulau-pulau kecil untuk mencegah pemborosan hasil tangkapan nelayan di daerah terpencil.
“Semua tuntutan ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Kebijakan perikanan harus lebih berpihak pada nelayan kecil, yang merupakan pilar utama dalam sektor perikanan,” tegas Lale Yaqut.
Desakan ini mencerminkan harapan besar nelayan kecil agar kebijakan perikanan yang ada dapat lebih berpihak kepada kesejahteraan mereka, sambil mendukung keberlanjutan sektor perikanan di NTB.(ID).
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar