Belasan Tahun Mengabdi Tanpa Kepastian, Ratusan Pol PP Lombok Timur Demo DPRD
- account_circle Admin
- calendar_month Rab, 8 Jan 2025
IDTIMES.co.Id|LOMBOK TIMUR — Ratusan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Lombok Timur yang telah mengabdi sebagai tenaga honorer selama belasan tahun, menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Lombok Timur pada rabu (8/1).
Mereka mendatangi gedung dewan untuk menuntut keadilan terkait status pekerjaan dan hak-hak yang belum terpenuhi.
Dalam aksi tersebut, para tenaga honorer Pol PP yang telah mengabdi antara 7 hingga 17 tahun mengungkapkan kekecewaannya karena hingga kini mereka belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selain itu, mereka juga menuntut pembayaran gaji yang tertunda serta tunjangan turjawali (tugas jaga malam) yang selama ini belum dibayarkan, dengan nominal sekitar Rp 600.000 hingga Rp 700.000 per bulan.
Berdasarkan data, jumlah tenaga honorer Pol PP di Lombok Timur mencapai 750 orang.
Koordinator aksi, Aswani, mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakjelasan status kepegawaian mereka.
“Saya pribadi sudah 15 tahun mengabdi, namun belum juga terangkat menjadi ASN atau PPPK,” ujar Aswani dengan penuh penyesalan.
Ia juga menyoroti seleksi PPPK tahun 2024 yang hanya membuka kuota untuk 70 orang, namun yang lulus hanya 24 orang, dengan hanya 15 orang di antaranya yang berasal dari Pol PP.
Menurut Aswani, ada kejanggalan dalam proses seleksi karena beberapa orang yang lulus justru bukan berasal dari kalangan Pol PP.
“Asalkan sudah berapa lama kami menunggu, kami dijanjikan akan diprioritaskan. Namun kenyataannya, yang lulus justru orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat,” katanya.
“Ini jelas ada permainan di belakang proses seleksi PPPK ini, dengan adanya rekomendasi khusus yang mereka terima.”
Para anggota Pol PP ini meminta transparansi dan keadilan dari pemerintah daerah dan DPRD Lombok Timur.
“Kami menuntut agar pemerintah daerah segera memberikan kejelasan mengenai status kami, serta memberikan penjelasan mengenai siapa saja yang lolos PPPK dan mengapa yang bukan dari Pol PP bisa lulus,” tegasnya.
“Jika tuntutan kami tidak diindahkan, kami akan terus melakukan aksi yang lebih besar.”
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Lombok Timur belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan oleh para tenaga honorer Pol PP tersebut.
Aksi demo ini berlanjut dengan harapan agar pihak berwenang segera merespons dan memberikan solusi atas permasalahan yang telah berlangsung lama ini.(IM).
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar