Gubernur Anwar Hafid Minta Regulasi Tegas Soal BUMD dan BLUD ke Komisi II DPR RI

IDTIMES.co.id.|PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (7/5/2025). Kunjungan tersebut dalam rangka pengawasan pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Sulawesi Tengah.

Gubernur Anwar Hafid didampingi oleh Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, menyambut langsung rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua Dede Yusuf, serta sejumlah anggota DPR RI lintas fraksi termasuk Longki Djanggola, Giri Ramanda, Shyntia Sandra Kusuma, Anang Susanto, Taufan Pawe, Agustina Mangade, Iwan Kurniawan, Sea Mustofa, Muhammad Khozin, Aus Hidayat Nur, dan Ateng Sutisna.

Turut hadir pula para bupati dan pejabat dari seluruh kabupaten/kota se-Sulteng, termasuk Bupati Tojo Una-Una, Wakil Bupati Morut, Wakil Wali Kota Palu, para Sekda dan Asisten Daerah dari Banggai, Bangkep, Tolitoli, Donggala, serta kepala-kepala BUMD.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid mengungkapkan bahwa pertemuan ini menjadi momen istimewa, karena merupakan pertama kalinya ia menerima kunjungan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai Gubernur.

“Sebagai mantan anggota DPR RI, saya paham betul kekuatan politik dan peran penting Komisi II. Maka saya selalu tekankan kepada jajaran pemerintah daerah untuk menyambut dengan hormat dan memberi pelayanan terbaik kepada setiap anggota dewan yang datang. Karena mereka inilah yang akan mengingat dan membawa suara daerah saat kembali ke pusat,” ujar Anwar.

Anwar Hafid menekankan bahwa dua program prioritas, Berani Cerdas dan Berani Sehat, telah mulai berjalan melalui efisiensi anggaran.

Program Berani Cerdas telah menggratiskan seluruh biaya pendidikan SMA/SMK/SLB negeri se-Sulteng, sementara Berani Sehat diwujudkan dengan implementasi Universal Health Coverage (UHC) yang sudah mencakup 80 persen warga Sulteng, bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Kami membiayai semua ini tanpa menambah beban fiskal. Dana efisiensi digunakan langsung untuk rakyat,” tegasnya.

Gubernur juga memaparkan tantangan infrastruktur dan pelayanan dasar. Saat ini, masih ada 89 desa dari total 2.002 desa/kelurahan yang belum tersambung listrik, dan 606 desa yang belum memiliki akses telekomunikasi.

Melalui program Berani Menyala, pemerintah daerah menargetkan elektrifikasi dan konektivitas penuh di seluruh Sulteng.

Di sektor pertanian dan perikanan, Gubernur memaparkan program unggulan seperti Brigade Pertanian yang mendukung sinkronisasi musim tanam dan panen, serta bantuan alat tangkap skala besar untuk nelayan. Ia juga menyinggung rencana penetapan kebijakan satu harga bahan pokok di Sulteng sebagai langkah menekan kesenjangan harga yang saat ini sangat tinggi.

Harga LPG bisa mencapai Rp70.000 di wilayah-wilayah tertentu, padahal HET-nya hanya Rp20.000. Ini harus segera dicarikan solusi,” tambahnya.

Dalam sesi akhir, Gubernur juga memaparkan upaya penyelesaian konflik agraria melalui pembentukan Satgas Khusus di tingkat provinsi.

“Tumpang tindih antara masyarakat, perkebunan, pertambangan, dan HGU semakin kompleks. Kita dorong musyawarah, namun jika tak ada jalan keluar, proses hukum akan ditempuh,” jelasnya.

Ia juga mendorong agar reformasi birokrasi dapat dipercepat melalui pelimpahan kewenangan teknis ke Kantor Regional (Kandreg) BKN di daerah guna mengisi kekosongan jabatan dengan cepat dan profesional.

Sebagai penutup, Anwar mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung arah pembangunan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal.

“Kami membangun dengan fondasi nilai-nilai religius dan kearifan adat. Pemerintah daerah wajib menghentikan aktivitas ketika waktu salat tiba, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai spiritual masyarakat Sulteng,” pungkasnya.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pentingnya peran BUMD dan BLUD di tengah terbatasnya fiskal daerah. Ia mengatakan, meski refocusing anggaran terjadi di tingkat pusat, dampaknya sangat terasa di daerah yang bergantung pada dana transfer dari APBN.

“Ketika pagu APBN direfocusing untuk program-program nasional, maka kegiatan di daerah yang pendapatan aslinya rendah pasti terdampak. Di sinilah BUMD dan BLUD seharusnya hadir sebagai penggerak ekonomi sekaligus pemasok pendapatan daerah,” jelas Rifky.

Ia menyoroti kondisi BUMD di Sulawesi Tengah yang lebih dari 70 persen dinilai tidak sehat. Menurutnya, ini bukan hanya soal manajemen, tetapi juga menyangkut keberanian melakukan diversifikasi usaha dan perbaikan struktur pembiayaan.

“Kita tahu Sulteng punya peluang usaha besar, bahkan sektor sederhana seperti jasa air saja belum digarap optimal. Kita perlu cek cost-benefit-nya dan dorong diversifikasi usaha BUMD,” katanya.

Rifky menambahkan, perlu ada peran aktif Mendagri untuk membina dan, bila perlu, membubarkan BUMD yang tidak sehat.

Lebih lanjut, Rifky menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI tengah mendorong hadirnya regulasi baru dalam bentuk Permendagri tentang pembinaan dan pengawasan BUMD. Ia menyebut regulasi ini penting agar BUMD tidak hanya menjadi tempat “balas budi politik”, tetapi benar-benar dikelola oleh manajer profesional.

“Kuncinya, apakah mereka bisa bertransformasi dari tokoh politik menjadi manajer BUMD yang profesional dan profitable? Itu yang harus kita kawal bersama,” pungkasnya. **